Sri Mulyani Menyayangkan Sebagian Masyarakat Menganggap Pajak sebagai Penjajahan

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun, untuk bisa mendongkrak penerimaan pajak membutuhkan dukungan masyarakat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebagian masyarakat menganggap pajak bukan sebagai kewajiban. Pajak justru dianggap penjajahan.

Baca Juga

LG Chem Ajukan Rencana Restrukturisasi Bisnis Petrokimia ke Pemerintah Korsel

"Masih ada sebagian masyarakat kita yang menganggap pajak itu identik dengan penjajahan. Ini salah satu dari banyak tantangan mengumpulkan pajak," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (3/12/2020).

Dia menyebutkan, pemerintah akan tetap membuat peraturan yang bisa mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Termasuk di dalamnya menciptakan sistem pelaporan pajak yang lebih mudah, efisien, dan pasti.

"Kita akan mendukung melalui peraturan perundangan di bidang perpajakan agar kewajiban yang dilaksanakan secara sukarela dapat dilakukan lebih mudah, efisien, lebih pasti dan yang jelas memberi insentif kemudahan tidak menimbulkan halangan bagi kepatuhan," katanya.

Dia berharap masyarakat dengan kesadarannya dapat melaksanakan kewajiban konstitusi ini sukarela.

"Kita akan terus mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela karena pada dasarnya kewajiban pajak adalah kewajiban konstitusi," ujar Sri Mulyani. 

Editor: Dani M Dahwilani