Tidak Ada Revisi APBN, Ini Kata Menko Darmin

Sementara, penambahan alokasi subsidi ini memerlukan revisi APBN 2018. "Kalau teknis begitu tanya Kemenkeu, jangan tanya saya. Saya kalau udah masuk teknis hitung-hitungan ke Kementerian Keuangan saja deh," tuturnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, jika APBN diubah justru akan menambah kredibilitas anggaran. Dalam asumsi makro, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi berada di level 5,1 persen. Namun, jika ternyata dalam realisasi hanya 5,1 persen alias tidak diubah tentu akan membuat pasar mempertanyakan kredibilitas pemerintah.

"Ini yang buat rupiah melemah sekarang karena target dan realisasinya mulai melebar. Akhirnya investor pergi dari Indonesia," ucapnya saat dihubungi iNews.id, Selasa (10/7/2108).

Editor: Ranto Rajagukguk