Tokopedia Cs Jadi Kunci Efektivitas Pajak E-Commerce

Antara ยท Senin, 14 Januari 2019 - 15:45 WIB
Tokopedia Cs Jadi Kunci Efektivitas Pajak E-Commerce

ilustrasi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja menerbitkan aturan perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan elektronik (e-commerce). Kesuksesan pengenaan pajak ini tergantung dari pemilik platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibi, dan sebagainya.

Direktur EksekutifCenter for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, pemilik platform menjadi tulang punggung pajak e-commerce. Pasalnya, mereka nantinya diminta untuk mewajibkan pedagang untuk mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat mendaftar.

"Maka perlu sosialisasi dan jalan tengah, termasuk konsekuensi penalti yang akan ditanggung pemilik platform apabila lalai melaksanakan kewajiban," ujar Yustinus, Senin (14/1/2019).

Dia menjelaskan, ketentuan soal kewajiban pedagang mencantumkan NPWP diatur dalam pasal 3 ayat 3 dan 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 tahun 2018. Kewajiban itu mencakup seluruh pedagang, termasuk yang berskala kecil.

Menurut Yustinus, kewajiban bagi pedagang kecil mencantumkan NPWP sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, dia melihat poin ini dimaksudkan untuk memastikan potensi pajak terekam dengan baik.

Secara substansi, lanjut Yustinus, aturan tersebut cukup moderat, karena hanya mengatur soal hak dan kewajiban yang bersifat umum sekaligus menekankan soal registrasi sebagai wajib pajak (WP).

"Tidak ada jenis pajak baru, sehingga kewajiban yang ada terkait PPh, PPh Final PP 23, dan PPN bagi yang memenuhi syarat," ucap dia.

Dia menambahkan, kewajiban pemilik platform menyerahkan laporan rekapitulasi transaksi pedagang juga akan menambah beban administrasi. Jika biaya administrasi tinggi, dia menilai sebaiknya ada kompensasi atau fasilitas yang memudahkan pelaporan tersebut.

Yustinus berharap koordinasi dan sosialisasi antara para pemangku kepentingan perlu diperkuat supaya kebijakan ini bisa berjalan dengan baik. Pasalnya, aturan ini sudah dinanti sejak lama demi memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan fiskus di lapangan.


Editor : Rahmat Fiansyah