Usaha Kecil Terdampak Covid-19, Pemerintah Sertifikasi Halal Produk UMKM

Suparjo Ramalan ยท Kamis, 13 Agustus 2020 - 16:01 WIB
Usaha Kecil Terdampak Covid-19, Pemerintah Sertifikasi Halal Produk UMKM

Sejumlah Kementerian dan lembaga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sertifikasi halal untuk membantu UMKM di tengah pandemi Covid-19. (Foto: Sindonews)

JAKARTA, iNews.id - Menindaklanjuti upaya pemerintah memfasilitasi sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sejumlah kementerian menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Upaya ini dilakukan untuk membantu UMKM di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan bisnis UMKM dalam menghadapi penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19.

"Pandemi Covid-19 berdampak terhadap banyak UMKM. Bahkan, sejumlah UMKM gulung tikar karena permintaan menurun, sehingga dengan program ini adanya efisiensi dari sisi risiko terhadap kehalalan jaminan mutu, kesehatan keamanan, dan keselamatan. Karena itu UMKM membutuhkan sertifikasi halal ini," ujar Teten, dalam acara penandatangan MoU, Kamis, (13/8/2020).

Teten menyebut, dalam kerja sama ini disepakati beberapa hal sebagai kebijakan untuk memberikan sertifikasi halal bagi UMKM. Kesepakatan itu menyangkut, program, anggaran, dan kemudahan fasilitasi sertifikasi halal, serta pemberlakuan tarif khusus afirmasi nol rupiah dengan kriteria omzet di bawah Rp1 miliar.

Bahkan, untuk melancarkan kegiatan usaha UMKM, pemerintah mempercepat proses pendaftaran, keringanan tarif, dan kemudahan akses layanan melalui proses digitalisasi.

"Kebijakan ini disambut gembira UMKM, karena mereka ingin mengikuti standarisasi termasuk sertifikasi halal. Program ini dengan mudah menyentuh pelaku UMKM di seluruh Indonesia, jadi sistemnya harus kita permudah," katanya.

Teten mencatat, dalam melaksanakan program fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal sebanyak 766 usaha menengah terfasilitasi sejak 2015 sampai 2019. Dampak dari sertifikasi halal rata-rata terjadi kenaikan omzet 8,5 persen per tahun, karena sertifikasi halal memberikan keyakinan produk mereka memenuhi standarisasi baik, dari segi produk maupun kesehatan.

"Karena itu, kolaborasi merupakan kunci sukses bagi mereka, sehingga UMKM mampu bertahan di pasar Indonesia," ujar Teten.

Untuk diketahui, dalam penandatanganan MoU sejumlah kementerian dan lembaga terlibat, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Baznas, Badan Wakaf Indonesia, serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Editor : Dani Dahwilani