Wilayah Distribusi Gas Ditata untuk Kepastian Berniaga

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penguasahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Permen ini dibuat untuk kepastian jaringan transmisi dan distribusi gas.

"Khususnya melalui pipa gas transmisi maupun wilayah dan distribusi. Kami sinergikan bagaimana cara mengimplementasikannya," kata Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Baca Juga

Purbaya Sebut Nama Misbakhun dan Suahasil Belum Ada di Daftar Seleksi Calon Ketua OJK

Ia melanjutkan, Permen ini untuk mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan pemanfaatan, dan mengefisiensikan distribusi gas bumi. "Yang kedua kita minta kepastian pasokan gas juga di kawan-kawan SKK Migas," ucapnya.

Dalam Permen tersebut pihaknya diberikan waktu 18 bulan untuk merevisi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJGBN). Dengan demikian akan ada lagi Wilayah Jaringan Distrbusi (WJD) di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia yang akan dilelang oleh BPH Migas.

"Ini tugas BPH Migas yang melelang ruas transmisi maupun wilayah dan distribusi. Di dalam peraturan BPH yang sudah ada mengacu pada permen tadi kami dikasih waktu 18 bulan nanti ada revisi RIJGBNnya," ujarnya.

Pihaknya berkomitmen untuk ke depannya tidak akan lagi menerbitkan izin niaga hilir kecuali sudah ada izin sementara sebelum diterbitkanya Permen tersebut. "Selama ini mungkin WJD-WJD itu dalam bentuk dedicated hilir. Nah kita sudah komit bahwa ke depan tidak ada lagi izin dedicated hilir yang diterbitkan," kata dia.

Kendati demikian, BPH Migas tetap melaksanakan lelang ruas transmisi gas seperti dari daerah Natuna, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Lelang tersebut akan dilaksanakan setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM, terutama Dirjen Migas mengenai kepastian dan kelayakannya ke perekonomian.

"Yang lain-lainnya memastikan dengan sub penyalur juga mengawal untuk mengatasi distribusi BBM di Indonesia khususnya di wilayah 3T," ujarnya.

Editor: Ranto Rajagukguk