Bupati Aceh Selatan Minta Maaf Usai Pergi Umrah saat Bencana Terjadi, Terancam Sanksi Kemendagri

JAKARTA, iNews.id – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada pemerintah pusat dan masyarakat usai kepergiannya ke Tanah Suci saat daerahnya dilanda banjir menuai sorotan publik. Ia mengakui keberangkatannya untuk umrah dilakukan tanpa izin dan memicu keresahan luas.

Dalam video yang diunggah melalui akun media sosial pribadinya, @h.mirwan_ms_official, pada Selasa (9/12/2025), Mirwan menyampaikan penyesalan mendalam kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta seluruh masyarakat Aceh Selatan dan Indonesia.

Baca Juga

Prabowo Minta Mendagri Copot Bupati Aceh Selatan yang Umroh saat Bencana

“Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak,” ucapnya dalam video yang langsung dipenuhi komentar warganet.

Baca Juga

Dasco Minta Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara

Mirwan mengakui keputusannya pergi umrah saat wilayahnya dilanda bencana menjadi perhatian nasional dan menimbulkan dampak hingga ke tingkat pusat. “Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional,” ujarnya.

Ia berjanji akan memperbaiki diri dan fokus menjalankan tugas sebagai kepala daerah setelah banjir mereda. Mirwan menegaskan komitmennya untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. “Kami berjanji akan terus bekerja, bertanggung jawab pascabanjir, dan memulihkan kepercayaan masyarakat.”

Sebelumnya, langkah Mirwan mendapat kritik dari Kementerian Dalam Negeri. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyebut tindakan tersebut fatal karena seorang bupati memiliki peran penting dalam koordinasi penanganan darurat bersama unsur Forkopimda.

Bima menjelaskan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewajiban kepala daerah, termasuk larangan serta sanksi jika ketentuan dilanggar. Sanksi yang dapat dijatuhkan pun beragam, mulai dari teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap melalui rekomendasi inspektorat dan keputusan Mahkamah Agung.

Pernyataan Wamendagri tersebut membuka peluang adanya sanksi administratif terhadap Mirwan. Publik kini menantikan langkah lanjutan pemerintah pusat terkait evaluasi kasus Bupati Aceh Selatan yang pergi umrah saat banjir melanda wilayahnya.

Editor: Suriya Mohamad Said