KPU Minta Maaf dan Batalkan Aturan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres

Ke depan, KPU akan mengelola data dan dokumen sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait jika diperlukan.

"Termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan pilpres, baik juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku," ujarnya.

Dokumen yang sempat dirahasiakan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 731 meliputi:

- Fotokopi e-KTP dan akta kelahiran

- SKCK dari Mabes Polri

- Surat keterangan kesehatan dari RS pemerintah

- Bukti laporan harta kekayaan ke KPK

- Surat keterangan tidak pailit dari pengadilan

- Surat pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai anggota 
legislatif

- NPWP dan bukti SPT lima tahun terakhir

- Daftar riwayat hidup dan rekam jejak

- Surat pernyataan belum menjabat dua periode

- Pernyataan setia pada Pancasila dan UUD 1945

- Surat keterangan tidak pernah dipidana berat

- Fotokopi ijazah yang dilegalisasi

- Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang

- Surat kesediaan menjadi capres-cawapres

- Surat pengunduran diri dari TNI, Polri, atau PNS

- Surat pengunduran diri dari BUMN/BUMD

Langkah pembatalan ini diharapkan dapat meredam polemik dan memperkuat transparansi dalam proses pemilu.

Editor: Kurnia Illahi