BNN Tegaskan Vape Berbahaya untuk Kesehatan, Usulkan Dilarang Beredar di Indonesia!

JAKARTA, iNews.id - Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan rokok elektrik atau vape bukan produk aman seperti yang kerap dipersepsikan. BNN bahkan mengusulkan agar vape dilarang di Indonesia karena dinilai membawa ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.

Penegasan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengaturan Rokok Elektrik dan Pembatasan Penggunaan Dinitrogen Oksida (Whip Pink). BNN bersama perwakilan Kementerian Kesehatan, BRIN, dan BPOM sepakat bahwa vape mengandung risiko yang tidak bisa dianggap sepele.

Baca Juga

Mengatasi Puasa Pertama yang Rasanya Ngantuk Banget

Dari perspektif kesehatan, cairan e-liquid dalam vape diketahui mengandung nikotin serta berbagai zat kimia lain yang bersifat toksik dan berpotensi karsinogenik. Zat tersebut masuk ke tubuh melalui proses inhalasi dan dapat berdampak langsung pada sistem pernapasan serta saraf.

Remaja menjadi kelompok yang paling dikhawatirkan. Dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, paparan nikotin dan zat adiktif lain berisiko mengganggu fungsi otak, memicu ketergantungan, serta meningkatkan potensi gangguan kesehatan jangka panjang.

Baca Juga

Zat Etomidate Resmi Masuk Golongan II Narkotika, Penyalahgunaan di Vape Bisa Dipidana

BNN: Vape Jadi Media Konsumsi Narkotika

Tak berhenti di situ, BNN juga menyoroti tren penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi narkotika. Sejumlah kasus menunjukkan perangkat dan cairan vape dimodifikasi atau dicampur dengan narkotika maupun zat psikoaktif baru (New Psychoactive Substances/NPS) demi mendapatkan efek memabukkan.

Pola penyalahgunaan zat kini semakin adaptif mengikuti perkembangan teknologi. Hal itu menjadi salah satu sorotan dalam forum tersebut.

Baca Juga

Bareskrim Bongkar Lab Rahasia Vape di Medan, Tersangka Jaringan Malaysia Ditangkap

Melihat kombinasi risiko kesehatan dan celah penyalahgunaan, BNN menilai diperlukan langkah tegas. Penguatan regulasi, pengetatan pengawasan dari produksi hingga distribusi, serta harmonisasi kebijakan lintas kementerian dinilai mendesak dilakukan. Opsi pelarangan pun masuk dalam rekomendasi strategis.