Kasus Covid-19 Naik Lagi Perlukah PPKM Diperketat? Ini Penjelasan Pakar

Muhammad Sukardi, kevi laras · Kamis, 09 Juni 2022 - 16:11:00 WIB
Kasus Covid-19 Naik Lagi Perlukah PPKM Diperketat? Ini Penjelasan Pakar
Ilustrasi Kasus positif Covid-19 yang terus bertambah. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan kenaikan angka kasus di 5 provinsi se-Indonesia. Kelimanya berada di pulau Jawa. 

Meski terjadi kenaikan kasus positif Covid-19, Prof Wiku menyampaikan kabar baik bahwa keterisian rumah sakit hingga tren kematian tidak mengalami kenaikan. Artinya, situasi masih cukup terkendali. 

"Kabar baiknya, meski terjadi kenaikan kasus tapi tidak memengaruhi kenaikan BOR rumah sakit, isolasi harian, maupun tren kematian mingguan," kata Prof Wiku di konferensi pers virtual, Rabu (8/6/2022). 

Prof Wiku menambahkan, tren BOR dan isolasi harian tetap stabil, lalu tren kematian menunjukkan penurunan sebagai tanda yang baik. 

Kenaikan kasus aktif pada periode 29 Mei hingga 5 Juni 2022 paling banyak disumbang 5 provinsi berikut ini: 

1. DKI Jakarta, naik 30 persen dari 923 menjadi 1.204 kasus. 

2. Banten, naik 38 persen dari 236 menjadi 326 kasus. 

3. Jawa Barat, naik 18 persen dari 443 menjadi 524 kasus. 

4. Daerah Istimewa Yogyakarta, naik 45 persen dari 118 menjadi 172 kasus. 

5. Jawa Timur, naik 37 persen dari 110 menjadi 151 kasus. 

Terkait dengan adanya kenaikan kasus perlukah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kembali diperketat? Dokter relawan Covid-19 dan edukator kesehatan, Dr Muhammad Fajri Adda’i, mengatakan saat ini bukan fokus pada PPKM-nya melainkan pada pemahaman masyarakat. Pemahaman terkait Covid-19, seperti bagaimana hidup berdampingan, mengatasi bila sakit parah/terinfeksi, dan cara mengatasi bila terkena Covid-19. Dia pun mengatakan apabila dibuka aktivitas atau adanya pelonggaran, disarankan masyarakat perlu melakukan vaksinasi Covid-19 hingga tahap booster terlebih dahulu. 

"Menurut saya bukan letak di PPKM-nya. Kalau saya menyarankan konteks pemahaman pada masyarakat. Jika ingin buka aktivitas sosial pastikan vaksinasinya terlebih dahulu," tutur Dr Fajri saat dihubungi wartawan belum lama ini. 

Sehubungan dengan kabar pemerintah akan menghapus PPKM di Indonesia, dia mengatakan tidak masalah. Menurutnya diberlakukan atau tidak PPKM, hal utama yaitu konsep pemahaman masyarakat perlu dibangun. 

Sebab dia melihat masih banyak, masyarakat melepas masker meskipun keadaan lagi sakit. Kemudian pemahaman lepas makser yang saat ini diterapkan merupakan uji coba, hanya berlaku di ruang terbuka. 

Sebelumnya di tempat terpisah Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal menjelaskan perpanjangan PPKM hanya di 1 kabupaten yang masih berada di Level 2. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 untuk pengaturan PPKM di Jawa Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2022 untuk pengaturan PPKM di Luar Jawa Bali, yang akan berlaku mulai tanggal 7 Juni 2022 hingga tanggal 4 Juli 2022.

Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal menjelaskan perpanjangan PPKM. (foto: istimewa)
Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal menjelaskan perpanjangan PPKM. (foto: istimewa)

“Seluruh daerah di Jawa Bali berada di PPKM Level 1. Sedangkan untuk daerah di Luar Jawa Bali, 385 kabupaten/kota berada di PPKM Level 1, dan hanya 1 kabupaten yaitu Kabupaten Teluk Bintuni yang masih berada di Level 2. Serta tidak ada kabupaten/kota baik di Jawa Bali dan di Luar Jawa Bali yang berada di Level 3 dan Level 4.” Kata Safrizal, dalam siaran pers, Kamis (9/7/2022).

Editor : Elvira Anna

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda