Pengaruhi Kecerdasan, Nutrisi Hewani Paling Dibutuhkan Anak 2 Tahun

Hal senada dipaparkan Dr dr Tb Rachmat Sentika, dokter spesialis anak dan Staf Ahli HIPPG menyatakan, tindakan pencegahan stunting dimulai dari kedisiplinan pengukuran dasar, seperti berat badan, tinggi badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lainnya. Kemudian, dimasukkan ke dalam Buku KIA yang menjadi dasar alat pemantauan.

“Dari Buku KIA, kita bisa memulai tindakan deteksi dini dengan mempercepat skrining dan mengetahui tingkat risiko, hingga pengukuran diagnosis dini dan intervensi dini,” ujar dr Rachmat.

Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia, dr Mohamad Subuh MPPM mengetakan pencegahan stunting membutuhkan komitmen masyarakat hingga tingkat desa. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan di kabupaten/kota yang menaungi puskesmas berperan besar dalam melakukan pencegahan maupun intervensi gizi spesifik agar pencegahan stunting pada baduta tidak terlambat.

“Stunting membutuhkan pendekatan multisektor pada masyarakat, termasuk pada intervensi gizi spesifik. Peran Dinas Kesehatan sendiri dimulai dari pencegahan di tingkat Keluarga, Posyandu, Puskesmas, hingga jika diperlukan Rumah Sakit. Namun, saat ini kita belum bisa dikatakan fokus mengentaskan stunting. Faktanya, berdasarkan hasil review per Juli 2020, saat ini dana APBD yang sudah dikeluarkan sebagian besar dari 34 provinsi di Indonesia untuk stunting masih sangat sedikit,” ujarnya.

Kerja sama antara pemerintah pusat hingga daerah, bahkan dengan sektor lain seperti lembaga kemasyarakatan maupun swasta, akan menjadi kunci penurunan prevalensi stunting yang ditargetkan menjadi 14 persen pada 2024. Hal ini dapat terwujud apabila kita mampu memperkuat upaya bersama untuk melindungi anak dari stunting, agar kita menjadi negara yang berdaya saing kuat di dunia internasional.

“Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pola asuh serta gizi yang benar dan cukup, agar dapat menjadi anak-anak cerdas dan unggul. Maka dari itu, kami menginisiasi diskusi ini untuk bersatu bersama dalam penurunan angka stunting dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Direktur Eksekutif Habibie Institute of Public Policy and Governance Universitas Indonesia Dr drg Widya Leksmanawati Habibie.

Editor: Dani M Dahwilani