Tidak untuk Kalangan di Bawah Umur, Paguyuban Asosiasi Vape Dorong Adanya Regulasi

JAKARTA, iNews.id – Vape atau rokok elektrik hanya ditujukan untuk kalangan dewasa dan bukan untuk pengguna di bawah umur. Sayangnya hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur kalangan yang diperbolehkan menggunakan vape.

Untuk itu, Paguyuban Asosiasi Vape Nasional mendorong adanya regulasi penyalahgunaan produk tembakau alternatif bagi kalangan di bawah umur. Peryataan ini terungkap dalam press Briefing Kode Etik Paguyuban Asosiasi Vape Nasional: Tolak Penyalahgunaan Dan Penggunaan di Bawah Umur, Jumat (17/7/2020).

Baca Juga

HighEnd dan Standard Chartered Hadirkan Ramadan Prosperity Circle, Ruang Inspiratif Perempuan

Paguyuban Asosiasi Vape Nasional terdiri atas beberapa asosiasi yakni Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (APPNINDO) dan Asosiasi Vaporiser Bali (AVB). Mereka sepakat vape dilarang digunakan oleh kalangan di bawah umur.

Ada kurang lebih dua juta pengguna vape di Indonesia. Mayoritas mereka tersebar di berbagai kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Denpasar. Meski demikian bertambah dan tersebar di berbagai provinsi.

Baca Juga

Polda Metro Ungkap Pembuat Liquid Vape Berisi Narkoba Jaringan Lapas

"Kami memahami adanya kekhawatiran yang berkaitan dengan penyalahgunaan produk tembakau alternatif dan juga penggunaan bagi kalangan di bawah umur. Maka dari itu kami bersama-sama berkomitmen untuk mencegah hal tersebut," kata Johan Sumantri dari Aliansi Vaper Indonesia (AVI) di Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Langkah-langkah yang telah ditempuh para penjual vapa saat ini yakni mewajibkan pembeli untuk menunjukkan kartu identitas. Hal ini sebagai bukti jika pembeli tersebut tidak termasuk kalangan di bawah umur.

Selain itu, menurut Johan, saat ini paguyuban juga tengah mengajukan kerja sama dengan pelaku e-commerce agar platform dapat melakukan pembatasan umur untuk pembeli vape.

“Dengan demikian, pengawasan jadi lebih baik, tapi itu masih on progress," kata Johan.

Sementara itu, Gde Agus Mahartika dari AVB mengaku agar regulasi ini segera tercipta, maka memerlukan banyak dukungan. Terutama dari pemerintah, akademisi hingga para mitra usaha dan para pengguna produk vape.

"Penjual ritel sepakat untuk menjual bagi orang dewasa dengan menunjukkan KTP. Berbeda dengan rokok (tembakau) yang bisa ditemukan bebas di warung," kata Johan Sumantri, perwakilan AVI, Jumat (17/7/2020).

Selain pengaturan pengguna vape, Aryo Andrianto dari APVI juga meminta semua produsen dan importir wajib mematuhi peraturan rokok elektrik yang ada di Indonesia. Di antaranya disiplin membayar cukai, melindungi industri dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya.

"Namun, sebagai industri baru, kami di Paguyuban menyadari bahwa langkah yang harus diambil masih panjang demi mencapai tujuan tersebut," kata Aryo.

Roy Lefrans yang merupakan perwakilan dari APPNINDO mengapresiasi Kementerian Perindustrian yang telah memulai pembahasan Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Produk Tembakau Dipanaskan, yang juga merupakan produk nikotin alternatif dan bagian dari Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

“Paguyuban mendukung kolaborasi multisektoral dalam perumusan peraturan berbasis bukti yang komprehensif untuk industri vape dan HPTL,” katanya.

Menurutnya, langkah-langkah yang diambil oleh Kemenperin untuk membahas SNI memberikan kesempatan bagi Paguyuban Asosiasi Vape Nasional untuk terlibat sebagai pengamat dalam diskusi Rancangan-SNI Produk Tembakau Dipanaskan tersebut.

Sebagai bentuk komitmen, beberapa asosiasi ini juga telah menyepakati kode etik bersama di antaranya:

Pertama, produk vape tidak untuk digunakan, dijual dan diberikan kepada anak di bawah umur 18 tahun, ibu yang sedang mengandung dan menyusui. Kedua, produk vape hanya untuk digunakan dalam mengurangi resiko yang lebih berat kepada kesehatan.

Selanjutnya yakni memastikan informasi yang akurat pada bahan konten produk pada label dan kemasan. Keempat, melindungi Industri dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya.

Kelima yakni tidak melaksanakan aktivitas promosi yang ditargetkan kepada anak berusia di bawah 18 tahun. Terakhir, mencegah pemakaian bagi pengguna yang sebelumnya bukan perokok.

Editor: Umaya Khusniah