Akui Polri Lambat! Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo: Masyarakat Lebih Mudah Lapor ke Damkar

JAKARTA, iNews.id – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa kinerja Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) masih lamban dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Kondisi ini membuat publik cenderung memilih melapor ke dinas pemadam kebakaran (damkar).

"Di bidang SPKT dalam laporan masyarakat lambatnya quick response time," kata Dedi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Baca Juga

Militer Myanmar Tangkap 350 Orang yang Terlibat Penipuan Daring

Ia menjelaskan bahwa standar respons cepat dari PBB adalah kurang dari 10 menit, sementara waktu yang dicatat Polri hingga kini masih berada di atas batas tersebut.

Dedi juga menyinggung optimalisasi layanan publik berbasis digital melalui nomor 110, namun ia mengakui bahwa layanan tersebut masih belum sebaik milik instansi lain.

Baca Juga

Wakapolri Akui Masih Banyak Polisi Under Perfomance, dari Kapolsek hingga Kapolres

"Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke damkar, karena damkar quick response-nya cepat dan dengan perubahan optimalisasi 110. Harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspons di bawah 10 menit," ujarnya.

Selain itu, Dedi juga menyoroti kualitas kinerja pejabat kepolisian di daerah. Berdasarkan asesmen internal, ditemukan banyak Kapolsek yang belum mencapai standar kinerja yang diharapkan.

Baca Juga

Wakapolri Dorong Puslitbang Polri Jadi Motor Reformasi Berbasis Riset

"Kami lihat dari 4.340 Kapolsek, 67 persen ini under performance. Kenapa under performance? Hampir 50 persen Kapolsek kami itu diisi oleh perwira-perwira lulusan PAG,” kata Dedi.

PAG atau Pendidikan Alih Golongan merupakan jalur pengembangan karier bagi anggota kepolisian dari bintara menjadi perwira. Ia menambahkan bahwa situasi serupa juga terjadi di tingkat Kapolres. Dari 440 Kapolres yang telah dinilai, 36 di antaranya masuk kategori under performance.

"Ini catatan dari kami, kami harus melakukan perbaikan,” ujar Dedi.

Di tingkat polda, performa Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) juga dinilai masih belum optimal. Dedi memastikan bahwa peningkatan kualitas SDM akan menjadi fokus agar seluruh pejabat dapat menjalankan tugas secara maksimal.

Ia mengatakan bahwa asesmen terhadap Kapolsek, Kapolres, dan Dirreskrimum dilakukan berdasarkan temuan riset terkait rendahnya pelayanan publik dan penegakan hukum di berbagai wilayah.

Editor: Komaruddin Bagja