Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres kepada Prabowo, Ini Penjelasan Mensesneg

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengutarakan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan empat mata di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), di tengah polemik dokumen pendidikan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi.

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo mengatakan, salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah keinginan Gibran untuk melepaskan jabatan wakil presiden. Keinginan itu disampaikan menyikapi perkembangan polemik ijazahnya yang berkaitan dengan keputusan MK dan MA.

“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” katanya.

Meski demikian, Prasetyo membantah informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Dia menegaskan, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut dalam pertemuan itu.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” ujarnya.

Prasetyo menjelaskan, Prabowo justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di peradilan tata usaha negara.

“Nah namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” katanya.

Editor: Adhenda Madarina Idzni