TOP 5, Jokowi Buka Peluang Reshuffle dan Kapolri Idham Azis Dapat Kejutan Spesial di HUT ke-74 Bhayangkara

Tuty Ocktaviany ยท Jumat, 03 Juli 2020 - 17:45 WIB

JAKARTA, iNews.id – Kasus positif Covid-19 di Indonesia masih bertambah, sehingga Presiden Joko Widodo meminta semua menteri memiliki kepekaan krisis (sense of crisis). Dia memerintahkan jajarannya untuk membuat terobosan.

Presiden mengatakan, pejabat negara harus bertanggung jawab kepada 267 juta rakyat Indonesia yang berjuang keras menghadapi kesulitan. Dia siap melakukan apa pun demi rakyat.

"Kalau minta Perppu lagi, saya buatin Perppu. Kalau yang sudah ada belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya," katanya, Minggu (28/6/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta kepada menteri untuk berbuat hal serupa. Dia kecewa masih banyak menteri yang bekerja biasa-biasa saja, tanpa merasakan suasana krisis.

Presiden mengatakan, dirinya terbuka melakukan berbagai langkah-langkah luar biasa (extraordinary). Langkah itu, kata dia, bermacam-macam, termasuk politik. Sikap tegas Presiden Jokowi ini mencuri perhatian masyarakat dan menempati posisi pertama iNews.id TOP 5.

Posisi kedua terkait perpanjangan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta hingga 16 Juli 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasan PSBB dilanjutkan karena masih ada pasien positif Covid-19.

Anies menyebut kasus positif ditemukan karena kinerja jajarannya di tingkat puskesmas yang terus memantau masyarakat.

"Memang satu active case finding di Jakarta itu amat tinggi. Jadi, jumlah kasus positif yang ditemukan bukan dari pasien di RS atau orang yang datang ke rumah sakit karena ada keluhan, tapi mayoritas didapat lewat puskesmas yang secara aktif mendatangi komunitas dan orang-orang probabilitas tertular. Karena itulah kita bisa katakan bawahnya masih ada," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Anies mengatakan, tingkat penularan di DKI Jakarta sudah di bawah lima persen yang dinilai Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah aman. Namun, dia tetap ingin masyarakat terus waspada.

Sementara soal Rhoma Irama manggung di Bogor juga mencuri perhatian dan berada di posisi ketiga. Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi sampai mendatangi Kantor Bupati Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor untuk membahas konser pedangdut Rhoma Irama. Padahal, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tak mengizinkan acara itu.

"Saya datang ke sini untuk memberikan dukungan kepada Gugus Tugas Kabupaten Bogor," ujar Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto di Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/6/2020).

Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan sejak awal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor sudah melarang konser Rhoma Irama pada khitanan warga Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Namun, acara konser tetap berlangsung pada Minggu (28/6/2020) kemarin.

"Mereka (Rhoma Irama) sudah mengumumkan tidak akan melaksanakan (konser), kita percaya itu. Kita sebetulnya marah, karena melanggar komitmennya sendiri," kata Ade sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor.

Kemudian pembahasan akan adanya pajak sepeda seiring dengan banyaknya masyarakat bersepeda di era new normal, dibantah oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kemenhub hanya mengatur regulasi berpesepeda untuk keselamatan di jalan raya.

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi masyarakat,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati dalam keterangannya yang dilansir Selasa (30/6/2020).

Dia menjelaskan regulasi ini akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda. “Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” kata Adita.

Dia menerangkan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor sehingga pengaturannya dapat dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Adapun momen Panglima TNI beri kejutan Kapolri Idham Azis di HUT ke-74 Bhayangkara, menempati peringkat kelima. Panglima datang ke rumah dinas Kapolri untuk memberikan ucapan selamat dan kue ulang tahun.

Hadi mengunjungi rumah dinas Idham di Jalan Patimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menariknya, kue ucapan selamat ulang tahun itu bergambar Panglima TNI dan Kapolri.

Kedatangan Panglima TNI secara mendadak tersebut membuat terkejut Kapolri yang sedang bersiap untuk berangkat menuju Mabes Polri. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan ucapan selamat HUT ke-74 Polri kepada Idham.

Panglima juga mendoakan di hari ulang tahunnya ini agar Polri semakin profesional, modern dan terpercaya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, doa restu dari TNI untuk Kapolri yang memikul beban sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kejayaan bangsa dan negara.

“Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Bhayangkara yang ke-74,” kata Panglima TNI.

Video Editor: Muarif Ramadhan
Cameraman: Dharma Pandularas

Editor : Tuty Ocktaviany