TOP 5, Mendikbud Bicara soal Pembukaan Kembali Sekolah dan Alasan Pemerintah Tunda Bahas RUU HIP

Tuty Ocktaviany ยท Jumat, 19 Juni 2020 - 17:07 WIB

JAKARTA, iNews.id – Kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka di sekolah akan dimulai kembali. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan tahap pertama akan diberlakukan pada sekolah menengah, yaitu SMP dan SMA sederajat.

Mendikbud Nadiem Makariem mengatakan, Tahun Ajaran Baru 2020/2021 tetap dimulai pada Juli 2020. Namun, tidak berarti kegiatan belajar-mengajar di sekolah dimulai kembali.

“Untuk daerah yang berada di Zona Kuning, Oranye, dan Merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR),” kata Nadiem dalam konferensi pers secara virtual, Senin (15/6/2020).

Zona tersebut mewakili 94 persen peserta didik di seluruh Indonesia. Dengan demikian, 6 persen lainnya berada di Zona Hijau. Rupanya, kabar dimulai kembali sekolah mencuri perhatian masyarakat dan menempati urutan pertama iNews.id TOP 5.

Posisi kedua terkait dibuka kembali pusat perbelanjaan (mal) pada 15 Juni. Meski begitu, ada sejumlah aturan yang perlu diperhatikan oleh pengunjung dalam upaya mencegah risiko penyebaran Covid-19 di ruang publik.

Pemprov DKI Jakarta memberlakukan PSBB transisi sejak 5 Juni sampai 28 Juni mendatang. Kebijakan tersebut dibarengi dengan pembukaan kembali perkantoran, fasilitas publik, serta tempat wisata.

Pada fase pertama masa transisi di bulan Juni, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memperbolehkan mal kembali buka mulai Senin (15/6/2020) ini. Dalam pelaksanaannya, pengelola mal harus menjalankan protokol kesehatan. Jika diketahui melanggar aturan tersebut, maka konsekuensinya mal bisa kembali ditutup.

"Pusat perbelanjaan atau mal dan pasar yang non-pangan, karena kalau yang pangan selama ini sudah buka. Tapi pasar yang non-pangan baru bisa dimulai pada Senin 15 Juni 2020. Senin 15 Juni baru pusat pertokoan, pasar-pasar mulai buka, berkegiatan," kata Anies.

Lalu di posisi ketiga, terkait pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan dirinya tidak main-main terkait penggunaan anggaran percepatan penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19) dan pemulihan ekonomi nasional yang mencapai Rp677,2 triliun. Jokowi meminta semua pihak mengawasi bersama penggunaan anggaran yang besar itu, sehingga tidak ada yang dapat menyalahgunakan.

Namun jika ada pihak-pihak yang nakal memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi dengan mengambil keuntungan terkait penggunaan anggaran Covid-19, Jokowi meminta aparat penegak hukum menindak tegas.

"Tetapi kalau masih ada yang membandel, kalau ada niat untuk korupsi, mens rea (niat jahat) maka silakan Bapak Ibu gigit dengan keras," katanya.

Jokowi menyampaikan itu saat memberikan sambutan pada pembukaan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2020 melalui video confrence. "Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga," ujarnya di Jakarta, Senin (15/6/2020).

Pemerintah, menurut Jokowi, sangat tegas dan tidak ingin bermain-main soal akuntabilitas penggunaan anggaran Covid-19. "Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan," ujar mantan gubernur DKI Jakarta ini.
Penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) oleh pemerintah menjadi topik menarik nomor empat. Keputusan itu ditandai dengan tidak dikirimkannya surat presiden (surpres) kepada DPR.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, RUU HIP merupakan inisiatif DPR. Presiden telah mempelajari isinya dan memutuskan untuk mengambil sikap.

“Pemerintah memutuskan menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan rancangan undang-undang tersebut,” kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (16/5/2020).

Dia menjelaskan, pemerintah selanjutnya meminta DPR berdialog dan menyerap aspirasi kekuatan elemen masyarakat terkait RUU tersebut. Untuk itu, pemerintah tidak mengirimkan surpres atau surat presiden.

Lalu posisi kelima terkait janji Pramono Edhie Wibowo yang menunaikan keinginan Prabowo Subianto kibarkan bendera di Puncak Everest. Hal itu diceritakan kakak ipar Pramono Edhie, Letnan Jenderal (Letjen) (Purn) TNI Erwin Soejono.

Dia menceritakan beberapa momen yang ditorehkan almarhum saat masih berdinas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Dia mengatakan, salah satu ide almarhum yakni mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia di Gunung Everest.

"Gagasan ini merupakan implementasi dari keinginan Komando Jenderal Kopassus waktu itu Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto agar TNI tidak kalah oleh tentara dari negara maju," ujarnya saat memberikan sambutan sebelum pemakaman.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purnawirawan) Pramono Edhie Wibowo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Jakarta, Minggu (14/6/2020) pukul 14.00 WIB. Pramono dimakamkan tepat di samping sang kakak Ani Yudhoyono yang meninggal pada 1 Juni 2019.

Video Editor: Ifaldi Musyadat
Cameraman: Panji Saputra

Editor : Dani Dahwilani