2 Alasan Indonesia Perlu Memperjuangkan Nasib Muslim Uighur

Antara, Anton Suhartono ยท Jumat, 28 Desember 2018 - 14:29 WIB
2 Alasan Indonesia Perlu Memperjuangkan Nasib Muslim Uighur

Warga Aceh berdemonstrasi menentang penindasan terhadap muslim etnis Uighur di Xinjiang (Foto: AFP)

JAKARTA, iNews.id - Tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap etnis minoritas muslim Uighur di China menyulut reaksi internasional, tidak terkecuali di Indonesia. Mereka diduga kuat ditahan di kamp-kamp reedukasi.

Lembaga HAM internasional Amnesty International dan Human Right Watch menyebut, Pemerintah China menahan sekitar 1 juta jiwa etnis Uighur. Mereka dipaksa mengikuti program 'Kamp Indoktrinasi Politik'.

Berdasarkan sensus terakhir di China, populasi Uighur sebanyak 7,2 juta jiwa atau 45 persen dari 15 juta warga Xinjiang, selain Kazakh, Kyrgyz, Tatar, dan etnis mayoritas seperti Han. Namun Uyghur American Association menyebut jumlah mereka sekitar 11,3 juta sampai15 juta jiwa.

Amnesty International telah menulis surat kepada otoritas penjara, pemerintah otonom di Xinjiang, dan pemerintahan China agar warga etnis Uighur yang ditahan segera dibebaskan.

Baca Juga: MUI Desak Pemerintah Bela Nasib Muslim Uighur China yang Ditindas

Banyak pihak menyerukan agar Pemerintah Indonesia turut memainkan aktif untuk menekan otoritas China agar menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap muslim Uighur.

Ketua Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplomasi Publik DPP PKS Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, tindakan diskriminasi dan kekerasan apa pun alasannya tidak bisa dibenarkan karena melanggar HAM.

“Atas dasar kemanusiaan, dugaan tindakan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di China harus dihentikan,” katanya di Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Pemerintah China memang menyangkal berlaku diskriminatif dan menaggar HAM dengan alasan fasilitas yang digunakan sebagai kamp tahanan hanya sebagai gedung pendidikan vokasi.

Juru Bicara Kedutaan Besar China di Indonesia, Xu Hangtian, dalam keterangan resmi mengatakan, China merupakan negara multisuku dan multiagama, yang mana kebebasan beragama dan kepercayaan warganya dijamin undang-undang.

Otoritas China berdalih, konflik Uighur diakibatkan pengaruh ekstremisme keagamaan internasional yang telah tumbuh dan menyebar luas di Xinjiang dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, China wajib mematuhi Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang salah satunya menjamin kebebasan memeluk agama.

Lebih lanjut, Farouk meminta agar pemerintah Indonesia bersikap tegas dalam membantu muslim Uighur keluar dari problema pelanggaran HAM yang menimpa mereka.

Alasan pertama, kata dia, Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sehingga harus tampil memperjuangkan keadilan dan perdamaian sebagaimana ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.

"Perlindungan terhadap etnis minoritas dari pelanggaran HAM di manapun harus diperjuangan dan menjadi komitmen kebangsaan atas dasar kemanusiaan," ujar calon anggota DPR DKI Jakarta 2 itu.

Kedua, politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Rumusan pada alinea I dan IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum sangat kuat bagi politik luar negeri Indonesia. Konstitusi mengamatkan Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Farouk menduga, adanya perlawanan dari etnis minoritas Uighur terhadap China akibat ketidakadilan perlakuan dan ketimpangan dalam hal kepentingan sosial budaya, akses ekonomi dan pendidikan, hingga geopolitik, setelah migrasi besar-besaran ras Han ke Xinjiang.

Padahal wilayah itu sudah menjadi provinsi otonom sejak 1955 dengan nama resmi Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR).

“Terkait kasus Uighur, Indonesia harus bersikap lebih care atas dasar kemanusiaan dan keadilan. Sehingga dengan ini membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia berdaulat dan konsisten dengan politik luar negeri yang bebas di mata dunia internasional,” jelas Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) ini.

Desakan serupa juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengecam keras penindasan atas muslim Uighur. Dia pun mendesak pemerintah melakukan hal yang sama guna menyuarakan protes umat Islam Indonesia.

"Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia untuk menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah RRT (Republik Rakyat Tiongkok/China) dan membela nasib umat Islam di sana," katanya.

Dia menyebut, penindasan seperti itu merupakan pelanggaran HAM yang nyata dan hukum internasional. Hak Asasi Manusia dan International Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia.


Editor : Anton Suhartono