Arab Saudi Tegaskan Bersedia Normalisasi Hubungan dengan Israel, Tapi Ada Syaratnya
RIYADH, iNews.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, menegaskan Saudi hanya akan menormalisasi hubungan dengan Israel dengan syarat memasukan pengakuan kedaulatan Palestina oleh Negara Yahudi.
Pernyataan tersebut merespons spekulasi bahwa Saudi akan menjadi negara terbaru yang menjalnin hubungan diplomatik penuh dengan Israel.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat penandatanganan kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain di Gedung Putih pada Oktober lalu mengatakan akan lebih banyak negara Arab yang menjalin kontak diplomasi dengan Israel di masa mendatang.
Trump juga optimistis bisa memediasi pemulihan hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi. Akan tetapi, upaya Trump akan sulit terwujud. Pasalnya, Saudi tetap pada sikapnya mendukung pengakuan kedaulatan serta kemerdekaan Palestina, memasukkannya ke dalam syarat normalisasi.
"Apa yang kami butuhkan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel adalah kesepakatan damai yang memberikan negara Palestina dengan bermartabat dan kedaulatan yang bisa diterapkan dan diterima," kata Pangeran Faisal dikutip dari Aljazeera, Sabtu (5/12/2020).
Normalisasi hubungan di Israel jadi bagian visi Arab Saudi
Dalam pidato online di Med2020--forum internasional tahunan yang diadakan setiap tahun di ibu kota Italia, Roma--Pangeran Faisal mengatakan Saudi membayangkan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan pembentukan negara Palestina berdasarkan garis perbatasan 1967.
"Kesepakatan itu harus dinegosiasikan, tapi yang penting sekarang adalah membawa kembali orang Israel dan Palestina ke meja perundingan untuk bekerja menuju kesepakatan yang adil," ujarnya.
Lebih lanjut, Pangeran Faisal mengatakan normalisasi hubungan dengan Israel--dengan syarat memerdekakan Palestina--telah lama menjadi bagian dari visi Arab Saudi.
"Ini pertama kali diletakkan di atas meja di Fez pada tahun 1982 oleh Putra Mahkota Fahad."
"Kami masih memiliki visi yang sama, Israel masih menjadi bagian normal wilayah (Timur Tengah), dimana negara itu memiliki hubungan normal dengan negara-negara tetangga. Apa yang kami butuhkan sekarang adalah mewujudkannya pada Palestina," lanjutnya.
Prakarsa Perdamaian Arab untuk kemerdekaan Palestina
Syarat tersebut sangat mencerminkan Prakarsa Perdamaian Arab yang diusulkan oleh Saudi pada tahun 2002. Inisiatif tersebut menyerukan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab lainnya dengan imbalan penarikan penuh pendudukan Israel dari tanah Palestina sejak perang 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, Jerusalem Timur dan Tepi Barat.
Inisiatif tersebut didukung kembali selama bertahun-tahun oleh Liga Arab tetapi tidak pernah dilaksanakan, karena Israel melanjutkan pendudukan dan perluasan permukimannya di Tepi Barat.
Editor: Arif Budiwinarto