Australia Batalkan Kontrak, Dokumen Ungkap Proyek Kapal Selam Prancis Ternyata Bermasalah

CANBERRA, iNews.id – Hubungan Prancis dan Australia memburuk. Pangkalnya adalah pembatalan pembelian kapal selam bertenaga diesel buatan Prancis oleh Australia, beberapa waktu lalu.

Kesepakatan pembelian kapal selam Prancis oleh Canberra itu pertama kali diumumkan pada 2016. Namun, selama beberapa tahun sesudahnya, tindak lanjut dari kesepakatan itu belum juga mencapai tahap produksi.

Baca Juga

Ini Perbandingkan Kekuatan Israel Vs Iran pada 2025, Siapa Lebih Unggul?

Hasil audit oleh Kantor Auditor Jenderal Australia mengungkapkan, tinjauan pradesain kapal selam itu sempat ditunda pada 2018. Salah satu alasan penundaan tersebut adalah, hasil kerja yang diberikan industri pertahanan asal Prancis, Naval Group, kepada Departemen Pertahanan Australia kala itu tidak memenuhi syarat. Hasil kerja yang dianggap di bawah standar itu mencakup detail desain, persyaratan operasional, serta 63 studi terkait kapal selam yang tidak rampung.

Pada Februari 2019, kontrak antara Australia dan Naval Group—yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Prancis—akhirnya ditandatangani. Dalam kontrak itu disebutkan bahwa Australia dapat membayar penalti jika tiba-tiba memutuskan keluar dari proyek tersebut.

Baca Juga

Korut Sebut Aliansi AS-Australia Bangun Kapal Selam Nuklir Bisa Picu Perlombaan Senjata

Selain itu, dalam klausulnya juga dikatakan, Australia dapat membuat alat kontrol untuk memantau kriteria mana saja yang harus dipenuhi oleh Naval Group sebelum proyek dilanjutkan ke fase berikutnya. Departemen Pertahanan Australia menggunakan ketentuan tersebut untuk menilai risiko proyek kapal selam tersebut.

Pada September 2019, Australia sudah menghabiskan 325 juta dolar AS (Rp4,63 triliun) untuk proyek itu di Prancis. Laporan Kantor Auditor Jenderal Australia pada 2020 menyimpulkan bahwa Departemen Pertahanan Australia selalu transparan dan tepat waktu dalam mengomunikasikan masalah proyek dengan Naval Group.

Baca Juga

Buntut Kisruh Kapal Selam, Prancis Batalkan Pertemuan dengan Menhan Inggris

Sementara, Naval Group dalam sebuah pernyataan kepada Reuters mengungkapkan, mereka mengetahui adanya sorotan terhadap sejumlah kelemahan proyek itu di pihak internal Australia. Akan tetapi, secara resmi, Pemerintah Australia di permukaan masih menyatakan mendukung program pembangunan kapal selam itu.

Baca Juga

Prancis Marah Besar soal Kapal Selam Nuklir, PM Australia: Ini Demi Kepentingan Nasional

Panel peninjau

Masih menurut laporan Auditor Jenderal Australia, perubahan terbaru dalam kontrak kapal selam Prancis terjadi pada Januari 2021. Kala itu, Australia melakukan tinjauan pada desain awal kapal selam buatan negara Eropa itu. Peninjauan dijalankan oleh sebuah panel yang dibentuk khusus untuk mengawasi proyek tersebut.

Baca Juga

Prancis Merasa Terhina dan Dibohongi: Hubungan Kami dengan Australia dan AS dalam Krisis

Sumber industri pertahanan yang mengetahui langsung masalah proyek itu mengatakan, Naval Group Australia (anak perusahaan Naval Group Prancis yang didirikan untuk proyek kapal selam di benua kanguru) berkewajiban menyediakan bahan untuk Departemen Pertahanan Australia pada akhir Januari atau Februari. Akan tetapi, Pemerintah Australia menilai bahan itu tidak memenuhi persyaratan.

Pada Juni 2021, para senator Australia bertanya kepada ketua panel peninjau, William Hilarides, apakah timnya telah memberi saran kepada Pemerintah Australia untuk membatalkan saja kontrak dengan Prancis itu. Namun, Hilarides—yang telah berpengalaman mengawasi konstruksi kapal dan kapal selam untuk Angkatan Laut AS itu—mengatakan bahwa saran dari timnya bersifat rahasia.

Mantan kepala BAE Systems Submarines, Murray Easton, bergabung dengan panel peninjau itu pada Februari. Easton adalah sosok yang telah menyelamatkan program kapal selam nuklir Inggris yang tertunda.

Panel itu menggelar pertemuan secara daring lewat konferensi video sebanyak 10 kali pada Juni lalu. Di antara pertemuan itu juga melibatkan rapat rahasia dengan para diplomat AS di Kantor Kedutaan Australia di Washington DC, Amerika Serikat.

Sayangnya, saat dimintai komentar oleh Reuters terkait laporan itu, Easton dan Hilarides tidak menanggapinya.

Editor: Ahmad Islamy Jamil