Kabinet Bubar Pascaledakan Besar di Beirut, Ini Permintaan Presiden Lebanon
BEIRUT, iNews.id - Presiden Lebanon, Michel Aoun, menerima pengunduran diri Hassan Diab dari posisi Perdana Menteri (PM). Namun demikian, Presiden Aoun secara khusus meminta Diab tetap di pemerintahan dengan status pelaksana tugas (Plt).
Diab mengumumkan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan Perdana Menteri (PM) Lebanon pada Senin (10/8/2020) malam waktu setempat. Sebelum pengumuman resmi tersebut, Diab sempat menyampaikan rencananya kepada Presiden Michel Aoun.
"Hari ini kami memenuhi tuntutan rakyat yang meminta pertanggungjawaban atas bencana yang telah disembunyikan selama tujuh tahun," katanya dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dikutip dari AFP, Senin (10/8/2020).
Presiden Michel Aoun, seperti dilansir Aljazeera pada Selasa (11/8/2020) pagi, menerima pengunduran diri Diab. Akan tetapi, Aoun meminta Diab dan sejumlah menteri lainnya yang terlebih dahulu mengundurkan diri tetap dalam struktur pemerintahan dengan status pelaksana tugas (plt) sampai struktur pemerintahan baru terpilih.
Sebelum Diab, Menteri Kehakiman Lebanon Marie-Claude Najm telah mengundurkan diri. Begitu juga dengan Damianos Kattar yang mundur dari jabatan menteri lingkunan hidup. Menteri Informatika Lebanon, Manal Abdel Samad juga mundur.
Pengunduran diri sejumlah pejabat pemerintahan Lebanon sebagai bentuk respons dan kekecewaan pada elite politik negara itu yang korup. Diab dalam pidatonya secara keras menyinggung ledakan besar di Beirut dengan perilaku politikus di Lebanon.
"Inilah mengapa hari ini saya mengumumkan pengunduran diri pemerintah," kata Diab.
Dalam pidatonya, dia menyalahkan elite politik Lebanon yang korup terkait ledakan dahsyat pada 4 Agustus. "Korupsi mereka menciptakan tragedi ini," ucap Diab.
Pemerintahan Diab hanya berjalan selama 8 bulan sejak resmi diangkat sebagai PM Lebanon pada Januari lalu menggantikan Saad Hariri.
Hariri terpaksa meninggalkan jabatannya sebagai Perdana Menteri Lebanon setelah mendapat tekanan dari demonstran menganggap pemerintahannya yang didukung Hizbullah gagal menjalankan agenda reformasi ekonomi dan politik.
Editor: Arif Budiwinarto