China Akan Terapkan UU Keamanan Nasional di Hong Kong

HONG KONG, iNews.id - Parlemen China, Jumat (22/5/2020), menyerukan pemberlakuan langkah tegas untuk mengekang gerakan pro-demokrasi Hong Kong.

Unjuk rasa  besar-besaran massa prodemokrasi berlangsung sejak tahun lalu, awalnya mendesak pencabutan UU ekstradisi yang kemudian bergeser dengan menuntut penerapan praktik demokrasi lebih luas, termasuk dalam pemilihan pemimpin Hong Kong.

Baca Juga

Tanggapi Strategi Keamanan Trump, China Siap Pertahankan Kedaulatan atas Taiwan

Sebuah rancangan memberikan kewenangan kepada parlemen China untuk secara langsung memberlakukan undang-undang (UU) keamanan di Hong Kong. Penerapan UU ini sudah sejak lama dikhawatirkan para aktivis HAM tidak hanya di Hong Kong, tapi juga negara lain sebagai upaya untuk melumpuhkan gerakan prodemokrasi.

Wakil Ketua Komite Kongres Rakyat Nasional (NPC) Wang Chen mengatakan saat sidang sesi pembukaan, UU keamanan diperlukan untuk menggagalkan upaya kekuatan asing yang dituding sebagai dalang kerusuhan Hong Kong.

Baca Juga

Donald Trump Sebut China Melakukan Pembunuhan Massal di Seluruh Dunia

“(Mereka) Telah berkolusi dengan pasukan anti-China dan Hong Kong, terlibat dalam kegiatan yang membahayakan keamanan nasional kita," kata Wang, dikutip dari AFP.

"Kita harus mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah, menghentikan, dan menghukum mereka secara sah," kata Wang, melanjutkan.

Baca Juga

Soal Ujian Masuk Universitas di Hong Kong Ini Bikin China Geram

Wang melanjutkan, keterlambatan Hong Kong dalam menerapkan hukum keamanan telah memaksa China untuk mengambil tindakan.

"Lebih dari 20 tahun setelah kembalinya Hong Kong, bagaimanapun, hukum yang relevan belum terwujud karena sabotase dan penghalang oleh mereka yang mencoba menabur masalah di Hong Kong dan China pada umumnya, serta kekuatan musuh dari luar," ujarnya, tanpa merinci siapa kekuatan tersebut. China sebelumnya menuduh Amerika Serikat ikut campur dalam urusan di Hong Kong.

Dalam Pasal 23 UU yang mengatur urusan Hong Kong di bawah kendali China, kota semi-otonom itu harus memberlakukan undang-undang keamanan nasional untuk menggagalkan pengkhianatan, pemisahan diri, penghasutan, dab subversi terhadap pemerintah China.

Namun pasal ini tidak pernah diterapkan karena kekhawatiran perlawanan dari masyarakat karena bisa membatasi hak-hak warga Hong Kong, seperti kebebasan berekspresi dan pers.

Hong Kong kembali ke kekuasaan China sejak 1997 setelah diserahkan oleh Inggris.

Sebuah upaya untuk memberlakukan UU ini pernah terjadi pada 2003, namun dibatalkan setelah sekitar 500.000 warga turun ke jalan untuk menentangnya.

Editor: Anton Suhartono