Dana Cadangan Afghanistan Rp50 Triliun Diambil untuk Kompensasi Korban 9/11, Demonstran: AS Pencuri!

KABUL, iNews.id - Warga Afghanistan berunjuk rasa di Kabul pada Sabtu kemarin menolak Perintah Eksekutif atau Instruksi Presiden (Inpres) yang diteken Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sehari sebelumnya. Inpres itu berisi sebagian dana cadangan Afghanistan yang dibekukan oleh otoritas AS yakni 3,5 miliar dolar atau sekitar Rp50 triliun akan digunakan sebagai biaya proses pengadilan serta membayar kompensasi bagi korban serangan 11 September 2011 atau 9/11.

Massa yang berkumpul di luar Masjid Raya Eid Gah menegaskan uang tersebut milik rakyat Afghanistan. Selain itu, mereka juga mendesak AS untuk membayar kompensasi terhadap puluhan ribu warga Afghanistan yang tewas selama 20 tahun invasi.

Baca Juga

Rusia akan Bangun Pembangkit Listrik di Bulan dalam 10 Tahun

“Bagaimana dengan rakyat Afghanistan yang telah memberikan begitu banyak pengorbanan dan ribuan korban jiwa? Uang ini milik rakyat Afghanistan, bukan Amerika Serikat. Ini hak rakyat Afghanistan," kata Abdul Rahman, seorang aktivis masyarakat sipil.

Dia berjanji menggelar demonstrasi lebih besar di seluruh Kabul untuk memprotes keputusan Biden tersebut. 

Baca Juga

Ditolak oleh Negara Asal, Jurnalis Hamil Ini Malah Ditawari Tinggal di Afghanistan

Sebuah tulisan yang dibawa demonstran menyebut AS kejam dan pencuri uang rakyat Afghanistan.

Juru bicara politik Taliban Mohammad Naeem juga menuduh pemerintahan Biden memiliki tingkat kemanusiaan paling rendah.

Baca Juga

Taliban Bertemu Perwakilan Negara Barat, Jubir Klaim sebagai Langkah Melegitimasi Pemerintah Afghanistan

Bank Sentral Afghanistan turut mendesak Biden untuk membatalkan Inpres dan membebaskan dana tersebut. Ditegaskan dana itu milik rakyat Afghanistan, bukan partai atau kelompok.

Baca Juga

Krisis di Afghanistan Memburuk, Kelaparan Mengancam dan Pegawai Digaji Pakai Gandum

Seperti diketahui pada Jumat lalu Biden meneken Inpres yang mengalokasikan 3,5 miliar dolar AS dana aset Afghanistan sebagai bantuan kemanusiaan yang akan diserahkan melalui badan yang dikelola PBB. Dana itu akan diberikan sebagai bantuan bagi warga Afghanistan.  Sisa dana 3,5 miliar dolar lainnya tetap ditahan di AS dan akan digunakan untuk membiaya proses pengadilan terkait tuntutan para korban serangan 9/11 serta sebagai kompensasi.

Perekonomian Afghanistan terpuruk setelah Taliban mengambil alih pemerintahan pada pertengahan Agustus 2021, menyusul hengkangnya pasukan AS dan sekutu setelah berperang selama 20 tahun.

Baca Juga

Amerika Serikat Klaim Sebagai Pendonor Terbesar untuk Afghanistan

Torek Farhadi, seorang penasihat keuangan untuk pemerintah Afghanistan yang lama mempertanyakan keputusan tersebut. Dia juga mempertanyakan mengapa dana 3,5 miliar dolar yang akan dicairkan untuk bantuan kemanusiaan diberikan melalui badan PBB.

Dia curiga dana tersebut tak ditujukan sebagai bantuan kemanusiaan namun untuk membantu mengamankan mata uang, kebijakan moneter, serta mengelola neraca pembayaran negara.

Farhadi juga mempertanyakan legalitas Inpres yang dikeluarkan Biden.

"Cadangan dana ini milik rakyat Afghanistan, bukan Taliban. Keputusan Biden ini sepihak dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Tidak ada negara lain di Bumi yang membuat penyitaan cadangan negara lain seperti ini," kata Farhadi, dikutip dari Associated Press, Minggu (13/2/2022).

Setelah Biden meneken Inpres media sosial ramai dengan tanda pagar #USA_stole_money_from_afghan yang digaungkan kalangan warga Afghanistan di AS. Cuitan berulang kali juga mengungkpkan pelaku serangan 9/11 adalah warga negara Arab Saudi, bukan Afghanistan.

Secara keseluruhan, Afghanistan memiliki aset sekitar 9 miliar dolar AS di luar negeri, termasuk 7 miliar yang dibekukan di AS. Sisanya, sebagian besar berada di Jerman, Uni Emirat Arab dan Swiss.

Editor: Anton Suhartono