Di Hadapan PBB Perdana Menteri Pakistan Sebut India Sponsor Gerakan Islamofobia

KABUL, iNews.id - Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, secara terang-terangan menyebut pemerintah nasionalis Hindu India mendukung gerakan Islamofobia. Pernyataan itu disampaikan Imran dalam pidato di hadapan Mejelis Umum PBB, Jumat (25/9/2020).

Dalam pidatonya Imran juga mengecam langkah India memperkuat kontrol atas wilayah Kashimir yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Baca Juga

Arsitek Perang Irak, Eks Wapres AS Dick Cheney Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun

Imran menuding pemerintah nasionalis India hanya mementingkan keperluan umat Hindu saja dengan jalan menghidupkan Islamofobia yang mengancam hampir 200 juta muslim yang tinggal di negara itu.

"Satu-satunya negara di dunia ini, dimana dengan sedih saya katakan negara yang mensponsori Islamofobia adalah India. Alasan di balik ini adalah ideologi RSS yang sayangnya menguasai India saat ini," kata Imran Khan dikutip dari Aljazeera, Sabtu (26/9/2020).

Baca Juga

PM Pakistan Imran Khan: Pelaku Pemerkosaan Harus Dikebiri

"Mereka percaya bahwa India eksklusif untuk umat Hindu saja dan yang lainnya bukan warga negara yang setara," lanjutnya.

Imran Khan seringkali mengkritik pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi terutama yang berkaitan dengan Kashmir. Dia mendesak Modi membatalkan status kenegaraan Jammu dan Kashmir, membatalkan konstitusi terpisah dan menghapus perlindungan warisan atas tanah dan pekerjaan.

Baca Juga

Pria India Diadili di Jerman karena Memata-matai Komunitas Sikh dan Kashmir

India dan Pakistan saling berseteru memperebutkan wilayah Kashmir dan telah berperang sebanyak dua kali.

Pada 5 Agustus 2019, pemerintah India telah mencabut Undang-Undang 370 yang memberikan status daerah khusus untuk Kashmir dan Jammu.

Baca Juga

Tentara India Siaga Jelang 1 Tahun Pencabutan Otonomi Kashmir, Berlakukan Jam Malam

Pencabutan UU itu memungkinkan negara bagian Kashmir membentuk aturan hukum secara mandiri. Akan tetapi, pemerintah India diketahui masih berusaha mengontrol Kashmir dengan cara mengerahkan pasukan keamanan.

"Tidak akan ada perdamaian dan stabilitas yang tahan lama di Asia Selatan samai sengketa Jammu dan Kashmir diselesaikan berdasarkan legitimasi internasiona," lanjutnya.

Editor: Arif Budiwinarto