Donald Trump Sahkan UU Penghentian Perlakuan Khusus pada Hong Kong

Arif Budiwinarto ยท Rabu, 15 Juli 2020 - 10:46 WIB
Donald Trump Sahkan UU Penghentian Perlakuan Khusus pada Hong Kong

Presiden AS, Donald Trump menandatangani paket stimulus ekonomi Rp35.200 triliun untuk menangkal dampak Covid-19. (Foto: AFP)

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memastikan telah mengakhiri perlakuan khusus pada Hong Kong. Kebijakan ini sebagai bukti makin kerasnya sikap pemerintah AS terhadap China.

"Hong Kong akan diperlakukan sama seperti China daratan," kata Trump dalam jumpa pers dikutip dari AFP, Rabu (15/7/2020).

Berdasarkan aturan "satu negara, dua sistem", Hong Kong berbeda dengan wilayah China lain. Wilayah ini bebas menjalin hubungan internasional dan ekonomi terpisah dari Beijing. Termasuk membuat perjanjian Akta Kebijakan AS dan Hong Kong pada 1992 yang memberikan perlakukan perdagangan khusus bagi wilayah ini.

Namun, sejak disahkannya Undang-Undang Keamanan Nasional oleh China, Washington berencana mengkaji ulang status spesial Hong Kong termasuk dalam bidang perdagangan.

AS menilai UU tersebut semakin menunjukkan intervensi Beijing yang terlalu jauh di Hong Kong. Situasi ini dianggap membahayakan dan merusak kepentingan strategis AS di Hong Kong.

"Tidak ada hak istimewa, tidak ada perlakukan ekonomi khusus, dan tidak ada ekspor teknologi sensitif."

"Kebebasan mereka telah diambil, hak-hak mereka telah diambil."

"Dan menurut saya, Hong Kong tidak akan lagi dapat bersaing di pasar bebas. Banyak orang akan meninggalkan Hong Kong," ujar Trump.

Trump mengatakan dirinya telah meneken undang-undang bipartisan yang mengesahkan sanksi pada pejabat-pejabat China yang bertanggung jawab atas pembatasan kebebasan di Hong Kong.

Langkah itu, kata Trump, sebagai penegasan sikap keras yang tidak biasa Amerika Serikat atas pemberlakuan undang-undang kontroversial China di Hong Kong.

"Undang-undang baru Amerika Serikat mengesahkan sanksi terhadap pejabat China dan polisi Hong Kong yang dianggap menghambat otonomi," lanjutnya.

Editor : Arif Budiwinarto