Hamas dan Fatah Bersitegang gara-gara Penunjukan Mohammad Mustafa sebagai PM Palestina
GAZA, iNews.id - Hamas mengkritik langkah Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunjuk Mohammad Mustafa sebagai perdana menteri negara itu. Kelompok pejuang yang menguasai Gaza tersebut menilai penunjukan Mustafa sebagai keputusan sepihak.
Mustafa adalah sekutu Abbas dan tokoh bisnis terkemuka di Palestina. Dia ditunjuk Abbas menjadi perdana menteri dengan mandat untuk membantu mereformasi Otoritas Palestina (PA) dan membangun kembali Jalur Gaza.
Penunjukan Mustafa terjadi setelah meningkatnya tekanan terhadap PA untuk merombak badan pemerintahan wilayah Palestina yang diduduki Israel serta meningkatkan tata kelola pemerintahan di Tepi Barat.
Hamas mengatakan, keputusan penunjukan Mustafa itu diambil tanpa berkonsultasi dengan pihaknya. Padahal, Hamas dan gerakan Fatah pimpinan Abbas sama-sama mengambil bagian dalam pertemuan yang diselenggarakan di Moskow baru-baru ini. Pertemuan di ibu kota Rusia itu bertujuan untuk mengakhiri perpecahan antara kedua kubu yang telah lama melemahkan aspirasi politik Palestina.
“Kami menyatakan penolakan kami untuk melanjutkan pendekatan yang telah dan terus merugikan rakyat dan perjuangan nasional kami,” ungkap Hamas dalam sebuah pernyataan.
“Mengambil keputusan individu dan melakukan langkah-langkah yang dangkal dan kosong seperti membentuk pemerintahan baru tanpa konsensus nasional hanya akan memperkuat kebijakan unilateralisme dan memperdalam perpecahan,” bunyi pernyataan itu lagi.
Hamas mengatakan, pada saat perang dengan Israel, rakyat Palestina membutuhkan kepemimpinan terpadu untuk mempersiapkan pemilu demokratis yang bebas dan melibatkan semua komponen masyarakat mereka.
Di Tepi Barat, Fatah membalas kritik Hamas terhadap Abbas. Kelompok yang bermarkas di Tepi Barat itu menyalahkan Hamas atas apa yang menimpa Gaza sekarang. Fatah menilai kelompok pejuang itu juga secara sepihak melakukan "petualangan 7 Oktober" yang mengacu pada serangan besar-besaran pasukan Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober 2023.
“Apakah Hamas telah berkonsultasi dengan pemimpin Palestina saat mereka sedang bernegosiasi dengan Israel dan menawarkan konsesi, dalam upaya untuk mendapatkan jaminan keselamatan pribadi para pemimpinnya sebagai imbalan?” bunyi pernyataan Fatah.
Editor: Ahmad Islamy Jamil