Indonesia dan Malaysia Gagas Pertemuan Khusus Bahas Kudeta Myanmar

JAKARTA, iNews.id - Menteri luar negeri negara-negara ASEAN diminta mengadakan pertemuan untuk membahas situasi di Myanmar pascakudeta militer pada Senin lalu.

Presiden Joko Widodo saat bertemu Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Jakarta, Jumat (5/2/2021), mengatakan, menlu kedua negara diminta untuk berbicara dengan pemimpin ASEAN untuk mengatur pertemuan khusus membahas Myanmar. 

Baca Juga

Profil Gabriele Nunziati, Jurnalis Italia yang Dipecat karena Tanya Tanggung Jawab Israel di Gaza

Pada kesempatan itu Muhyiddin juga mengatakan kudeta militer Myanmar merupakan langkah mundur dalam proses demokrasi Myanmar.

Militer Myanmar menggulingkan kepemimpinan Aung San Suu Kyi dalam kudeta militer setelah lebih dulu menangkapnya berserta beberapa pejabat pemerintahan maupun partai berkuasa.

Baca Juga

Militer Myanmar Tangkapi Demonstran Penentang Kudeta 

Setelah itu beberapa negara ASEAN mengomentari kudeta tersebut. Pejabat Thailand, Kamboja, dan FIlipina, memandang penggulingan Suu Kyi merupakan masalah dalam negeri dan negara-negara tersebut tak akan mencampuri urusan dalam negeri Myanmar.

Sementara itu Singapura menyampaikan keprihatinan yang besar atas situasi di Myanmar serta mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan cara-cara yang damai.

Baca Juga

Tekan Militer Myanmar, Sekjen PBB: Kami Akan Pastikan Kudeta Ini Gagal

"Singapura mengungkapkan keprihatinan yang besar tentang situasi terbaru di Myanmar. Kami memantau situasi dengan cermat dan berharap semua pihak yang terlibat menahan diri, melakukan dialog, dan mengupayakan hasil yang positif dan damai," demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Singapura.

Baca Juga

Aung San Suu Kyi Dikudeta, Negara-Negara ASEAN Ini Tegaskan Tak Campuri Urusan Dalam Negeri Myanmar

Indonesia juga menyampaikan keprihatinan atas perkembangan politik di Myanmar. Pemerintah menggarisbawahi perselisihan terkait hasil pemilu agar diselesaikan sesuai dengan aturan hukum. 

"Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional," kata kemlu.

Editor: Anton Suhartono