Israel Tunda Pencaplokan Wilayah Tepi Barat, Ini Alasannya

Arif Budiwinarto ยท Rabu, 01 Juli 2020 - 07:16 WIB
Israel Tunda Pencaplokan Wilayah Tepi Barat, Ini Alasannya

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (foto: AFP)

TEL AVIV, iNews.id - Pemerintah Israel memutuskan menunda pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat. Israel memandang rencana tersebut membutuhkan banyak pertimbangan diplomatik dan keamanan.

Pencaplokan (aneksasi) sebagian wilayah Tepi Barat yang sudah dihuni merupakan janji kampanye Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Rencananya, Israel akan mulai proses pencaplokan--yang diawali di wilayah Jericho--pada tanggal 1 Juli waktu setempat.

Namun, rencana tersebut dipastikan tidak berjalan tepat waktu setelah PM Israel, Benjamin Netanyahu, memutuskan mengundur waktu aneksasi. Netanyahu memandang rencana pencaplokan membutuhkan dukungan komunikasi positif lebih intens dengan Amerika Serikat.

"Saya memiliki jalur komunikasi positif dan hangat dengan Amerika dan saat saya memiliki situasi untuk dilaporkan, saya akan melaporkannya," kata Netanyahu dalam pidatonya saat menghadiri pertemuan dengan anggota parlemen dari Likuid Party dikutip dari Times of Israel, Rabu (1/7/2020).

"Terdapat banyak pertimbangan diplomatik dan keamanan yang tidak dapat dibahas di ruang publik. Kami mengatakan bahwa pencaplokan dilakukan setelah 1 Juli," lanjutnya.

Seorang sumber menyebut alasan Netanyahu menunda pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat adalah menuggu keputusan Makhamah Pidana Internasional (ICC) apakah lembaga itu memiliki wewenang untuk menginvestigasi kejahatan perang di Israel dan Palestina.

Rencana Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat di Palestina mendapat kecaman dari banyak negara, juga dari Dewan HAM PBB. Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet menegaskan, pencaplokan wilayah pendudukan oleh Israel merupakan langkah ilegal. Dia memperingatkan Israel, konsekuensi dari tindakannya akan membawa bencana.

Pernyataan ini disampaikan Bachelet menjelang pembahasan rencana aneksasi di parlemen Israel. Dia mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membatalkannya.

"Pencaplokan adalah ilegal. Aneksasi apa pun, apakah itu 30 persen atau 5 persen dari Tepi Barat," kata Bachelet, dikutip dari AFP, Senin (29/6/2020).

Editor : Arif Budiwinarto