Mahkamah Internasional Gelar Sidang Kasus Pendudukan Israel atas Palestina, Hadirkan 52 Negara

DEN HAAG, iNews.id - Mahkamah Internasional (ICJ) mulai Senin (19/2/2024) akan menggelar sidang mengenai konsekuensi hukum atas pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967. Sebanyak perwakilan dari 52 negara akan memaparkan bukti-bukti, momen yang belum pernah terjadi sebelumnya di pengadilan PBB tersebut.

Perwakilan dari Amerika Serikat, Rusia, dan China akan berbicara kepada majelis hakim dalam sesi yang digelar selama sepekan di Istana Perdamaian yang juga markas pusat Mahkamah Internasional, Den Haag, Belanda.

Baca Juga

Siapa Dalang Utama Penembakan Massal di Pantai Bondi? Dugaan Mengarah ke ISIS hingga Iran

Sidang ini merupakan permintaan dari Majelis Umum PBB yang pada Desember 2022 meminta Mahkamah untuk memberikan nasihat tidak mengikat mengenai konsekuensi hukum yang timbul atas kebijakan dan praktik Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Meskipun hasilnya tidak mengikat, sidang ini digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel atas kejahatan perang dan pelanggaran HAM di Jalur Gaza. 

Baca Juga

Afrika Selatan Puji Putusan Mahkamah Internasional soal Kasus Genosida Israel di Gaza

Dilaporkan AFP, Minggu (18/2/2024), Majelis Umum PBB meminta Mahkamah Internasional untuk mempertimbangkan dua pertanyaan. Pertama, Mahkamah harus memeriksa konsekuensi hukum terhadap apa yang disebut PBB sebagai pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan Israel terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Ini berkaitan dengan pendudukan berkepanjangan, perlusan permukiman, dan pencaplokan wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, serta langkah-langkah yang bertujuan mengubah komposisi demografi, karakter, dan status Kota Suci Yerusalem.

Baca Juga

Kemlu Minta Masukan Ahli Hukum untuk Bela Palestina di Mahkamah Internasional 

Pada Juni 1967, Israel memenangkan Perang Enam Hari melawan beberapa negara Arab tetangga Palestina hingga merebut Tepi Barat, termasuk Yerusalem timur, dari Yordania, Dataran Tinggi Golan dari Suriah, dan Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir.

Israel kemudian mulai menduduki wilayah Arab yang direbut yakni seluas 70.000 km persegi itu. 

Baca Juga

Palestina: Dunia Berutang Budi kepada Afrika Selatan Seret Israel ke Mahkamah Internasional

PBB kemudian menyatakan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel adalah ilegal. Sejak itu, Mesir merebut kembali Sinai berdasarkan perjanjian damai Camp David yang diteken pada 1979 dengan Israel melalui perantara Amerika Serikat (AS).

Selain itu Mahkamah Inteernasional juga diminta untuk menilai konsekuensi dari apa yang digambarkannya sebagai penerapan undang-undang (UU) dan tindakan diskriminatif yang dilakukan Israel.

Baca Juga

Sidang Mahkamah Internasional, Afsel Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza

Kedua, Mahkamah harus memberikan nasihat mengenai bagaimana tindakan Israel memengaruhi status hukum pendudukan serta apa konsekuensinya bagi PBB dan negara-negara lain.

Pengadilan akan membuat keputusan soal kasus ini, kemungkinan pada akhir 2024.

Sidang ini juga tak terkait dengan tuntutan kasus genosida terhadap Israel atas serangan ke Gaza yang diajukan Afrika Selatan. Dalam putusan awal yang disampaikan bulan lalu, Mahkamah Internasional mendesak Israel melakukan segala upaya untuk mencegah genosida serta mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk Gaza, meski tidak ada perintah untuk gencatan senjata.

Aturan-aturan ICJ terkait sidang perselisihan antar-negara dan keputusan-keputusannya bersifat mengikat, meskipun tidak ada upaya untuk menegakkannya. Dalam hal ini, pendapat yang disampaikan perwakilan 52 negara juga tidak mengikat. Namun semua pandangan yang disampaikan perwakilan negara akan dijadikan pertimbangan dalam memberikan nasihat kepada Majelis Umum.

ICJ sebelumnya telah mengeluarkan nasihat mengenai legalitas deklarasi kemerdekaan Kosovo dari Serbia pada 2008 dan pendudukan apartheid Afrika Selatan di Namibia. Mereka juga mengeluarkan nasihat pada 2004 yang menyatakan, bagian tembok yang didirikan oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal dan harus dirobohkan.

Editor: Anton Suhartono