Parlemen Inggris Desak Sanksi Perusahaan yang Terkait Penindasan Muslim Uighur

LONDON, iNews.id - Anggota parlemen Inggris mendesak otoritas negara tersebut menindak laporan praktik kerja paksa terhadap muslim Uighur dan etnis minoritas di wilayah Xinjiang, China. Pemerintah didesak memasukkan berbagai perusahaan ke dalam daftar hitam (blacklist) jika terbukti memasok berbagai barang hasil kerja paksa.

Komite Pengawasan Strategi Bisnis, Energi, dan Industri (BEIS) melaporkan beberapa perusahaan sengaja menutup mata atas dugaan praktik kerja paksa dalam rantai pasokan mereka. Komite menyebut hal itu karena pemerintah gagal menegakkan standar hak asasi manusia (HAM) dengan benar.

Baca Juga

500.000 Warga Kamboja dan Thailand Mengungsi akibat Perang

“Sangat memprihatinkan bahwa perusahaan yang menjual berbagai barang ke jutaan pelanggan di Inggris tidak dapat menjamin rantai pasokan mereka bebas dari kerja paksa,” kata anggota BEIS, Nusrat Ghani dalam sebuah pernyataan dikutip Reuters, Rabu (17/3/2021).

BEIS melaporkan merek-merek fesyen ternama diduga memasok barang produksi mereka dari hasil kekerasan dan kerja paksa para muslim dan etnis minoritas Uighur. Seperti pada penggunaan kapas di mana lebih dari 80 persen kapas yang dibeli dari China berasal dari Xinjiang.