Pejabat Hong Kong Kaitkan Demonstrasi Pro-Demokrasi dengan Terorisme

Anton Suhartono ยท Senin, 25 Mei 2020 - 16:01:00 WIB
Pejabat Hong Kong Kaitkan Demonstrasi Pro-Demokrasi dengan Terorisme
Polisi membekuk demonstran Hong Kong dalam unjuk rasa menentang penerapan UU keamanan (Foto: AFP)

HONG KONG, iNews.id - Terorisme di Hong Kong diklaim tumbuh subur ratsuan ribu warga wilayah semi-otonomi itu turun ke jalan menuntut penerapan praktik demokrasi lebih luas.

Ribuan warga Hong Kong kembali berdemonstrasi pada Minggu (24/5/2020) menentang rencana China yang akan menerapkan UU keamanan di wilayah itu. Bentrokan pun tak bisa dihindari. Ini merupakan unjuk rasa terbesar setelah penerapan pembatasan akibat wabah virus corona.

"Terorisme tumbuh di kota ini, dan aktivitas yang mengancam keamanan nasional, seperti 'kemerdekaan Hong Kong', menjadi lebih liar," kata Lee, dikutip dari Reuters, Senin (25/5/2020).

Massa aksi sempat meneriakkan, ‘Kemerdekaan Hong Kong, satu-satunya jalan keluar.’ Kepolisian Hong Kong menangkap lebih dari 180 demonstran.

"Hanya dalam beberapa bulan, Hong Kong telah berubah dari yang sebelumnya salah satu kota teraman di dunia menjadi kota yang dibayangi kekerasan," ujaarnya, seraya menambahkan diperlukan UU keamanan untuk menjaga kemakmuran dan kestabilan Hong Kong.

Seruan kemerdekaan Hong Kong merupaka hal paling tidak diinginkan pemerintah China yang menganggap Hong Kong bagian tak terpisahkan dari negaranya.

Sejumlah badan pemerintah Hong Kong mendukung UU tersebut, antara lain Komisi Penegakan Hukum dan Departemen Bea Cukai.

Menteri Keuangan Paul Chan mengatakan UU keamanan nasional tidak akan memengaruhi kepercayaan investor.

"Pemerintah pusat telah menyatakan bahwa regulasi ini ditujukan bagi sedikit orang yang diduga mengancam keamanan nasional dan tidak akan berdampak pada hak-hak masyarakat secara umum," kata Chan.

Meski demikian, sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS), Australia, Inggris, dan Kanada menyampaikan keprihatinan mereka terhadap UU tersebut, karena dianggap berpotensi menjadi titik balik bagi wilayah yang diserahkan Inggris ke China pada 1997 itu.


Editor : Anton Suhartono