Perang Saudara di Sudan, Dunia Mengecam Pembantaian Ribuan Warga

KHARTOUM, iNews.id - Dunia internasional mengecam keras tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung di Sudan, setelah pemberontak Pasukan Dukungan Cepat (RSF) membantai ribuan warga sipil di Kota El Fasher, Provinsi Darfur.

Kekerasan brutal yang terjadi dalam 4 hari belakangan ini menandai eskalasi paling berdarah sejak perang saudara Sudan meletus pada 2023.

Baca Juga

Mayat-mayat Bergelimpangan di Jalanan Rio de Janeiro usai Polisi Gerebek Geng Narkoba Terkuat

Menurut Jaringan Dokter Sudan, sedikitnya 1.500 warga sipil tewas dalam serangan RSF, sementara pemerintah Sudan menyebut korban mencapai lebih dari 2.000 orang sejak pertempuran besar pecah pada Minggu (26/10/2025).

Laporan dari berbagai lembaga kemanusiaan menyebutkan, pasukan pemberontak melakukan eksekusi massal terhadap warga yang mencoba melarikan diri, serta penggerebekan brutal dari rumah ke rumah. Warga sipil yang tertangkap di jalan dieksekusi secara sadis di depan umum.

Baca Juga

Kejamnya Pemberontak Sudan Bunuh 1.500 Orang, Eksekusi Warga di Masjid dan Rumah Sakit

Gelombang Kecaman dari Dunia Internasional

Tragedi ini memicu gelombang kecaman global. Negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar, Turki, dan Yordania mengecam keras kekejaman yang dilakukan RSF dan menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera.

Baca Juga

Sadisnya Perang Saudara di Sudan, Pemberontak RSF Bunuh 1.500 Warga Sipil dalam 3 Hari

• Arab Saudi menyatakan keprihatinan mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia dan menuntut RSF melindungi warga sipil.
• Mesir menyerukan penghentian kekerasan dan berjanji memberikan dukungan kemanusiaan bagi korban.
• Turki mengecam kekejaman di El Fasher dan mendesak pembukaan jalur aman bagi bantuan kemanusiaan.
• Qatar mengutuk kekerasan terhadap warga sipil dan mendorong negosiasi damai segera.
• Sementara Amerika Serikat sejak 2023 telah secara resmi menyatakan bahwa tindakan RSF dan sekutunya di Darfur termasuk genosida, menegaskan bahwa kekejaman sistematis terhadap warga sipil dan etnis tertentu telah kembali terjadi.