Politikus Anti-Islam Belanda Geert Wilders Frustrasi, Menang Pemilu tapi Sulit Jadi Perdana Menteri

AMSTERDAM, iNews.id – Politikus anti-Islam Belanda, Geert Wilders, bersumpah akan mewujudkan impiannya untuk menjadi perdana menteri di negara itu. Hal tersebut dia ungkapkan setelah Partai Kebebasan (PVV) pimpinannya memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu baru-baru ini.

Dalam unggahan panjang di platform media sosial X, Wilders mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap partai-partai lain karena keengganan mereka untuk bekerja sama dengan PVV. Wilders mengatakan, dia akan “terus memoderasi” posisinya jika perlu untuk mendapatkan kekuasaan.

Baca Juga

Profil Changpeng Zhao, Raja Kripto yang Diampuni Donald Trump

“Hari ini, besok atau lusa, PVV akan menjadi bagian dari pemerintahan dan saya akan menjadi perdana menteri negara yang indah ini,” cuit Wilders, Sabtu (25/11/2023).

Meskipun PVV unggul jauh dari para pesaingnya dalam pemungutan suara pada Rabu (22/11/2023) lalu, terkait program anti-imigrasi, partai itu diperkirakan hanya akan meraih 25 persen kursi di Parlemen Belanda. Artinya, dia harus bekerja sama dengan setidaknya dua partai moderat untuk membentuk pemerintahan.

Baca Juga

Sosok Geert Wilders, Politikus Penghina Nabi Muhammad yang Berpeluang Jadi PM Belanda 

Pada Jumat (24/11/2023), Partai VVD yang konservatif yang dipimpin oleh Perdana Menteri sementara Mark Rutte, mengatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam kabinet bersama PVV. Padahal, VVD memiliki banyak pandangan yang sama dengan Wilders mengenai imigrasi.

Namun pemimpin baru VVD, Dilan Yesilgoz, tidak menutup kemungkinan menawarkan dukungan luar kepada pemerintahan Wilders.

Baca Juga

Politikus Anti-Islam Geert Wilders Berpotensi Jadi Perdana Menteri Belanda

Sementara Pieter Omtzigt, pemimpin Partai NSC yang berhaluan tengah dan juga dipandang sebagai mitra potensial dalam pemerintahan Wilders, mengatakan kerja sama dengan PVV akan sulit. Sebab, posisi ekstrem yang disuarakan Wilders tampaknya melanggar prinsip perlindungan Konstitusi Belanda terhadap kebebasan beragama.