Ribuan Dokter di Korsel Lanjutkan Aksi Mogok, Pasien RS Makin Telantar
SEOUL, iNews.id - Ribuan dokter di Korea Selatan (Korsel) melanjutkan aksi mogok Kamis (22/2/2024). Ini merupakan rangkaian demonstrasi dan aksi mogok para dokter secara nasional sejak Minggu lalu.
Akibatnya, fasilitas unit gawat darurat (UGD) di tiga rumah sakit terbesar Korsel berada dalam status siaga karena para dokter muda yang masih dalam masa pelatihan itu mogok.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Korsel menyatakan lebih dari 8.400 dokter bergabung dalam aksi mogok tersebut atau sekitar 64 persen dari seluruh dokter residen dan dokter pelatihan secara nasional.
Imbasnya, rumah sakit menolak pasien serta membatalkan prosedur penting seperti operasi. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran akan gangguan lebih lanjut terhadap sistem layanan kesehatan jika aksi terus berlanjut.
Aksi mogok para dokter muda yang juga didukung para senior mereka itu dipicu rencana pemerintah untuk menambah jumlah mahasiswa fakultas kedokteran pada 2025, yakni dari 3.000 saat ini menjadi 5.000. Pemerintah beralasan Korsel masih membutuhkan banyak dokter, terutama untuk mengisi klinik-klinik di daerah terpencil.
Namun para dokter muda memiliki pandangan sebaliknya. Jumlah dokter yang ada saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan medis Korsel. Anggaran yang digunakan untuk perekrutan itu bisa dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan para dokter saat ini. Para dokter juga mengeluhkan kondisi kerja.
Park Dan, ketua Asosiasi Dokter Magang dan Residen Korsel, mengatakan tak takut dengan ancaman pemerintah untuk menangkapnya.
“Semua orang marah dan frustrasi, jadi kami meninggalkan rumah sakit. Tolong dengarkan suara kami,” katanya, seraya menegaskan mereka siap berdialog jika pemerintah mau mendengarkan tuntutan mereka, seperti dikutip dari Reuters.
Pejabat pemerintah kembali memperingatkan para dokter untuk menghentikan aksi mogok dan memprioritaskan pasien.
Sementara itu rencana pemerintah Korsel menambah jumlah dokter didukung warga. Hasil survei Gallup Korea belum lama ini mengungkap 76 persen responden dari berbagai afiliasi politik mendukung rencana pemerintah tersebut.
Editor: Anton Suhartono