Terlibat Kasus Kecanduan Opioid, Johnson & Johnson Didenda Rp8,1 Triliun

Pengacara negara bagian menyebut J&J sebagai "gembong" opioid dan berpendapat bahwa upaya pemasarannya menciptakan gangguan publik ketika para dokter meresepkan obat-obatan, yang mengarah pada lonjakan kematian akibat overdosis di Oklahoma.

J&J dengan tegas membantah melakukan kesalahan, dengan alasan bahwa klaim pemasarannya memiliki dukungan ilmiah dan obat penghilang rasa sakitnya, Duragesic dan Nucynta, merupakan sebagian kecil dari opioid yang diresepkan di Oklahoma.

Kasus itu bertumpu pada intepretasi "radikal" dari undang-undang gangguan publik negara itu, menurut J&J.

Perusahaan menyatakan, sejak 2008, obat penghilang rasa sakitnya menyumbang kurang dari 1 persen dari pasar AS, termasuk obat generik.

"Putusan kasus ini cacat. Negara gagal menunjukkan bukti bahwa produk atau tindakan perusahaan menyebabkan gangguan publik di Oklahoma. Putusan ini adalah salah satu penerapan hukum gangguan publik yang telah ditolak oleh hakim di negara bagian lain, tambahnya.

Kasus yang terjadi di Oklahoma dibawa oleh Jaksa Agung negara bagian, Mike Hunter.

"Johnson & Johnson akhirnya akan bertanggung jawab atas ribuan kematian dan kecanduan yang disebabkan oleh tindakan mereka," katanya dalam putusan itu.

Editor: Nathania Riris Michico