Tolak Dikirim Perang, Ratusan Yahudi Ultra-Ortodoks Serbu Rumah Kepala Polisi Militer Israel

Puncaknya pada 2024, Mahkamah Agung memutus pemerintah harus menerapkan wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks.

Masalahnya, pemerintahan Netanyahu bergantung pada partai-partai dari kelompok ultra-Ortodoks. Menyetujui putusan itu berarti dia harus merelakan hilangnya dukungan di pemerintah.

Dengan putusan terbaru pada Minggu, pengadilan memerintahkan penghapusan subsidi kepada kelompok ultra-Ortodoks. Mereka sebelumnya mendapat fasilitas berupa tarif lebih rendah untuk pajak, transportasi umum, serta perawatan anak.

Editor: Anton Suhartono