Ahli Psikologi Forensik Sebut Anomali: Pembunuhan Berencana Dihukum Mati, Aborsi 10 Tahun

Wildan Catra Mulia ยท Senin, 17 Februari 2020 - 08:58 WIB
Ahli Psikologi Forensik Sebut Anomali: Pembunuhan Berencana Dihukum Mati, Aborsi 10 Tahun

Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Polda Metro Jaya menjerat tiga tersangka kasus klinik aborsi di Kawasan Paseban, Senin, Jakarta Pusat dengan pasal berlapis yang diambil dari tiga Undang-Undang (UU). Namun besaran hukuman dalam rentetan pasal tersebut dinilai sebuah anomali.

Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel menuturkan anomali hukum itu terletak pada besaran hukuman yang nantinya akan dijalani para pelaku aborsi. Menurut Reza, aborsi adalah pembunuhan berencana.

Orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik ini memaparkan, membunuh secara berencana bayi 1 menit setelah dan sebelum bayi dilahirkan ternyata memiliki konsekuensi hukum berbeda.

"Pembunuhan berencana diancam sanksi maksimal hukuman mati, sedangkan aborsi cuma dihukum maksimal 10 tahun," kata Reza dalam keterangan tertulis yang diterima iNews.id, Senin (17/2/2020).

Anomali hukum lainnya adalah hubungan seks di luar pernikahan bukan perkara pidana. Para pelaku aborsi melakukan aksinya itu karena hamil di luar pernikahan.

Reza mengatakan, KUHP menyebut perzinaan jika salah satu atau kedua pelaku sudah menikah. "Jika keduanya belum menikah dan melakukan hubungan seks, vakum hukum. Karena itu, masalah ini seharusnya masuk dalam KUHP revisi (dan RUU Penghapusa Kekerasan Seksual)," tuturnya.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan para tersangka dikenakan Pasal 83 Jo Pasal 64 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan/atau Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan/atau Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55, 56 KUHP.

"Pasal akan kita lapis dengan ancaman lima tahun setiap ini dan UU tentang Kesehatan pidana 10 tahun. Ini agak tekankan karena suatu tindakan sudah di luar dari kemanusiaan yang ada," katanya.

Pasal 83 Jo Pasal 64 UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Editor : Djibril Muhammad