Aktivitas Dilarang Pemerintah, FPI: Kami Siapkan Gugatan PTUN

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah resmi melarang kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Atas larangan itu, FPI sedang mempersiapkan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kuasa Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengatakan akan segera mengumpulkan tim hukum. Gugatan akan segera dilayangkan.

Baca Juga

Jet Tempur Negara NATO Cegat Pesawat Mata-mata Rusia pada Hari Natal

"Nanti kita gugat secara hukum karena ini sudah proses hukum, kita akan mem-PTUN-kan terhadap keputusan tersebut. Kita mau ketemu dengan tim hukum untuk mempersiapkan proses gugatan PTUN," kata Sugito di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020).

Dia mengatakan pengurus FPI masih terus berdiskusi usai pemerintah melarang aktivitas. Dia mengatakan opsi mengganti nama juga masih dipikirkan.

Baca Juga

Angka Kriminalitas dan Lakalantas di Wajo Turun, Kasus Narkoba Naik

"Nanti kami diskusikan dulu dengan pengurus DPP. Karena jangan dipersulit sebagai kuasa hukum," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menyatakan FPI tidak memiliki legal standing alias dasar hukum. FPI tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga

Covid-19 di Sulsel Tambah 538 Kasus per 30 Desember, Total Positif 30.568 Orang

“Pemerintah akan melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan semua kegian yang dilakukan FPI karena tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas, maupun organisasi biasa, “ kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq