Kasus Hoaks Omnibus Law, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

JAKARTA, iNews.id - Terdakwa kasus penyebaran berita hoaks Omnibus Law, Jumhur Hidayat dituntut 3 tahun penjara. Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini diyakini bersalah menyebarkan hoaks Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.

"Menjatuhkan pidana penjara terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tananan sementara dan perintah agar terdakwa tetap ditahan," ujar JPU dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (23/9/2021).

Baca Juga

Polusi Udara Melanda New Delhi, Warga Serukan Demonstrasi Massal

JPU menilai, Jumhur bersalah melanggar Pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Menurut Jaksa, ada dua kalimat yang dinilai sebagai penyebaran berita hoaks yang diposting Jumhur Hidayat melalui akun Twitternya, @jumhurhidayat. 

Pertama, postingan pada 25 Agustus 2020 lalu berupa Buruh bersatu tolak Omnibus Law yg akan jadikan Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah.

Baca Juga

Pembunuh Sekeluarga di Rembang Dituntut Hukuman Mati

Kedua, postingan pada 7 Oktober 2020 berupa UU ini memang utk primitive investor dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini. Dalam postingannya, Jumhur memberikan tautan berita sebuah media daring berjudul '35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja'. 

Baca Juga

Tilap Dana KUR, Pegawai Bank BUMN di Kuta Dituntut 7 Tahun Penjara

"Investor tersebut tidak pernah menginvestasi di Indonesia sehingga pernyataan terdakwa adalah tidak benar, begitu juga pernyataan terdakwa pada 7 Oktober 2020 termasuk juga berita bohong, dengan demikian unsur menyiarkan pemberitaan bohong telah terbukti secara sah menurut hukum," tutur jaksa. 

Jaksa juga menyebut Jumhur terbukti  menyebarkan keonaran di kalangan masyarakat. Sebab, cuitan Jumhur Hidayat dianggap menimbulkan keonaran dengan adanya demo Omnibus Law pada 28 Oktober 2020. Apalagi, Jumhur selaku komite eksekutif KAMI memiliki massa pendukung yang banyak sehingga menimbulkan keonaran, salah satunya memicu demo pada 28 Oktober 2020 lalu.

"Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan," katanya.

Editor: Faieq Hidayat