Kota Bekasi Tetapkan UMK 2019 Rp4,2 Juta, Lebih Tinggi dari UMP DKI

Sindonews.com, Wildan Catra Mulia ยท Kamis, 22 November 2018 - 21:42 WIB
Kota Bekasi Tetapkan UMK 2019 Rp4,2 Juta, Lebih Tinggi dari UMP DKI

Ilustrasi Upah Minimum Kota Bekasi (Foto: Antara)

BEKASI, iNews.id – Pemerintah Kota Bekasi menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) 2019 sebesar Rp4,2 juta. Sama seperti tahun sebelumnya, UMK di Kota Bekasi tetap tinggi atau tertinggi kedua di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Karawang. Bahkan, UMK Bekasi di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp3,9 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Mohammad Kosim mengatakan, UMK Kota Bekasi untuk 2019 ditetapkan sebesar Rp4.229.756. Nilai yang diterima hanya berbeda Rp4.254 dibanding UMK Kabupaten Karawang yang menembus angka Rp4.234.010.

“Ada kenaikan UMK sebesar 8,03 persen dibanding tahun lalu,” kata Kosim di Bekasi, Kamis (22/11/2018).

Kenaikan UMK Kota Bekasi itu penghitungannya mengacu pada PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, ditambah inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Tahun lalu nilai UMK di Kota Bekasi sebesar Rp3.915.353. Dibanding penetapan UMK 2019, kenaikan upah justru lebih tinggi pada penetapan UMK 2018 sebesar Rp313.703.

Pada 2017, nilai UMK di Kota Bekasi sebesar Rp3.0601.650 dan naik menjadi Rp3.915.353 di 2018.

“Penetapan UMK tahun ini telah melewati kajian yang matang oleh Dewan Pengupahan Tingkat Kota, yang terdiri dari Apindo, buruh, dan pemerintah," ujar dia.

Sementara di Kabupaten Bekasi nilai UMK 2019 ditetapkan sebesar Rp4.146.126 atau ketiga terbesar setelah Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi. Penetapan UMK tersebut dilakukan sejak dua pekan lalu setelah menempuh jalur voting dalam rapat yang dihadiri Dewan Pengupahan Tingkat Kabupaten. 

“Sebenarnya kami yang pertama menetapkan UMK. Setelah ditetapkan, (hasilnya) langsung dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasilnya UMK 2019 sebesar Rp4,1 juta melalui mekanisme voting dari Dewan Pengupahan,” ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Edy Rochyadi.

Menurut dia, jalur voting terpaksa dilakukan karena adanya ketidaksepakatan dari nilai yang ditetapkan antara buruh dengan pengusaha. Pengusaha menilai upah yang dipaparkan terlalu tinggi, namun buruh menilai terlalu rendah. 

BACA JUGA: UMP 2019 Hanya Rp3,9 Juta, Pemprov DKI Tambah Fasilitas Kartu Pekerja

Berdasarkan aturan tersebut, kenaikan UMK dihitung dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya daerah lain, kenaikan UMK di Kabupaten Bekasi sebesar 8,03 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan inflasi tahun ini sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen. 

Diketahui, Pemprov DKI telah menetapkan UMP pada awal November lalu sebesar Rp3,9 juta. Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, kenaikan UMP tersebut juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yakni sebesar 8,03 persen.

“Berdasarkan PP 78 Tahun 2015, UMP DKI 2019 Rp3,94 juta,” kata Andri Yansyah.


Editor : Khoiril Tri Hatnanto