KPK Bongkar Praktik Culas Rahmat Effendi Titip Kontraktor agar Dapat Jatah Proyek

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar dugaan praktik culas Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi (RE). Rahmat Effendi diduga kerap menitipkan kontraktor pilihannya agar dimenangkan dalam tender lelang untuk mendapat sejumlah proyek di dinas Pemkot Bekasi.

Dugaan praktik culas Rahmat Effendi tersebut kemudian dikonfirmasi penyidik lembaga antirasuah ke Asisten Daerah I Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Yudianto. Dia diperiksa sebagai saksi. Yudianto dicecar soal dugaan penitipan kontraktor pilihan Rahmat Effendi tersebut pada Rabu, 16 Maret 2022, kemarin.

Usai Berseteru, Trump Akan Sambut Zohran Mamdani di Gedung Putih Besok

"Yudianto (Asisten Daerah I, Sekretariat Daerah Kota Bekasi), hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proyek pengadaan yang dilaksanakan di beberapa SKPD di Pemkot Bekasi yang diduga ada titipan pesan khusus oleh tersangka RE agar memenangkan kontraktor tertentu," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (17/3/2022).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Effendi ditetapkan sebagai tersangka bersama delapan orang lainnya.

KPK Panggil Lurah hingga Pejabat Pemkot Bekasi Terkait Korupsi Rahmat Effendi

Empat dari delapan tersangka lainnya merupakan tersangka penerima suap bersama-sama Rahmat Effendi. Mereka yakni, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Sementara empat tersangka lainnya merupakan pihak pemberi suap. Mereka yakni, Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; serta Camat Rawalumbu, Saifudin.

Dalam perkara ini, Bang Pepen diduga telah menerima uang dengan nilai total sebesar Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Adapun, sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.

Kemudian, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar. Selanjutnya, proyek pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar; serta proyek pembangunan gedung tekhnis bersama senilai Rp15 miliar. Bang Pepen diduga meminta komitmen fee kepada para pihak yang lahannya akan diganti rugi untuk proyek pengadaan barang dan jasa.

Rahmat Effendi disebut meminta uang ke para pemilik lahan dengan menggunakan modus 'Sumbangan Masjid'. Uang sebesar Rp7,1 miliar tersebut diduga diterima Bang Pepen melalui berbagai pihak perantara.

Selain itu, Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Bang Pepen juga diduga menerima suap terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi.

Editor: Faieq Hidayat