Pemkot Bogor Matangkan Rencana Pemindahan Pusat Pemerintahan

BOGOR, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar rapat koordinasi bersama Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Kepala Bappeda, Kepala DPMPTSP dan Kepala BKAD Kota Bogor, Rabu (9/9/2020). Rapat yang digelar secara daring itu dikuti oleh Wali Kota Bogor Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim.

Rapat digelar untuk mematangkan rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Bogor di kawasan Bogor Raya, lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, di Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor.

China Dukung Kuba di Tengah Ancaman Serangan AS

Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Isa Rachmatarwata secara umum mendukung rencana penataan Kota Bogor agar menjadi kota yang nyaman. Terutama menyangkut perkantoran di Kota Bogor.

"Secara keseluruhan mendukung ide-ide penataan wilayah dalam hal ini pembangunan perkantoran Kota Bogor," ujar Isa dalam rapat.

Pemkot Bogor Temukan 13 Kasus Baru Positif Covid-19 Klaster Keluarga

Dia mengingatkan, rencana ini harus bisa mendatangkan manfaat sosial ekonomi masyarakat yang jauh lebih besar dan bisa berkelanjutan. "Ini aktivitas kolaboratif yang harus dikawal bersama dan mudah-mudahan bisa segera diwujudkan," ucapnya.

Sementara itu, Bima Arya mengatakan, dengan kondisi saat ini Kota Bogor harus pintar memanfaatkan lahan dan memaksimalkan aset yang ada untuk mengurangi persoalan sekarang. Dia mencontohkan, penataan menyangkut transportasi, pelayanan publik, pengembangan wilayah pemukiman, ruang terbuka hijau dan lainnya.

Saat ini, kata dia telah berkomunikasi dengan semua pihak tentang bagaimana memaksimalkan atau mencari lahan yang memungkinkan untuk bisa dikelola dan dimanfaatkan.

"Kami berkoordinasi dengan Direktur SEG yang mendukung penuh pemanfaatan lahan milik Kementerian Keuangan untuk pengembangan kawasan yang memang selaras dengan master plan yakni sarana wisata, sport tourism dan kawasan Pemerintah terpadu," kata Bima.

Sedikitnya, kata dia ada 24 kantor dinas di Kota Bogor yang saat ini tidak layak fungsi karena keterbatasan fisik. Selain itu, masih banyak dinas yang lokasinya terpisah-pisah.

Bahkan, di pusat Kota Bogor sudah dikonsep menjadi green city yang bebannya harus dikurangi dengan konsep ke depan. "Beban di pusat kota memang harus digeser. Opsi terbaik saat ini di kawasan Tanah Baru dan Katulampa yang sangat memungkinkan," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi