Pengadaan Baju Dinas DPRD Kota Tangerang Belum Termasuk Ongkos Jahit, Total Rp1,2 Miliar

Gatot juga mengaku bingung mengapa beredar bahwa pakaian dinas DPRD menggunakan merek terkenal sebab hingga saat ini pihaknya belum menerima tawaran untuk memilih bahan. Selain itu, untuk standar pengadaan pakaian seragam DPRD memang mengacu pada peraturan wali kota, namun tidak termasuk pemilihan merek.

"Pengadaan pakaian berdasarkan SSA itu pasti ada perwalnya, perkada, kalau kabupaten ya pergub. Tapi bahannya belum ada yang ke kita, belum ada tawaran dari sekwa untuk memilih, ngukur juga belum, jadi kita agak bingung," katanya.

Selan itu, Gatot mengungkapkan bahwa dalam urusan anggaran pengadaan suatu barang pihaknya selalu terbuka menerima masukan. DPRD pernah membatalkan rencana pembangunan gedung yang bernilai miliaran karena menerima masukan dari masyarakat. Namun saat ini kritik baru muncul setelah proses lelang selesai.

"Pengadaan mobil sudah 2 kali gagal, pembangunan gedung DPRD juga dibatalkan. Tapi itu ketika proses, sekarang sudah menang baru ramai. Seharusnya beri masukan dari awal," katanya.

Editor: Faieq Hidayat