PNS DKI Jakarta Dilarang Cuti dan Kunker, Ada Apa?

Antara, Wildan Catra Mulia · Senin, 25 November 2019 - 20:34:00 WIB
PNS DKI Jakarta Dilarang Cuti dan Kunker, Ada Apa?
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah. (Foto: iNews.id/Wildan Catra Mulia)

JAKARTA, iNews.id – Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dilarang cuti dan melakukan kunjungan kerja (kunker). Kebijakan ini sebagai dampak dari belum selesainya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk 2020 di tengah tenggat waktu yang kian menipis.

Sesuai peraturan menteri dalam negeri (permendagri), tenggat waktu selesainya pembahasan APBD 2020 adalah 30 November 2019. Namun, target rampungnya pembahasan di DKI dipastikan meleset, karena pihak eksekutif dan DPRD sepakat bahwa sidang paripurna APBD 2020 harus jatuh pada 11 Desember 2019.

“Barusan disepakati legislatif dan eksekutif bahwa paripurna APBD itu tanggal 11 Desember. Saya ingatkan supaya jadwal yang disepakati harus ditepati bersama-sama. Kalau kami di eksekutif, tidak ada izin keluar dan tidak boleh kunker sebelum APBD beres, semuanya harus hadir dan taat mengikuti jadwal itu dengan baik,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/11/2019).

Jika mengacu amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, batas akhir penyampaian draf RAPBD 2020 kepada Kemendagri adalah 30 November 2019. Akan tetapi, dalam regulasi turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017, hanya disebutkan bahwa batas akhir penyampaian draf tersebut sebelum dimulainya tahun anggaran baru, yang berarti hingga Desember nanti.

Sesuai pernyataan Saefullah, jika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2020 diserahkan ke Kemendagri pada 11 Desember 2019 untuk dievaluasi selama 15 hari, draf tersebut akan diterima lagi oleh Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 26 Desember 2019 untuk kemudian dievaluasi.

“Evaluasinya nanti kami sampaikan ke dewan (DPRD). Jadi setelah tanggal 11 (Desember), kami kirim ke mendagri untuk evaluasi. Balik dari evaluasi ya masih ada waktu untuk kami sepakati dan kemudian diundangkan. Insya Allah tanggal 1-2 Januari 2020 selesai, akhirnya teman kita yang di Ragunan bisa makan,” ujarnya.

Saefullah mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta telah menyerahkan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 sejak 5 Juli lalu. Akan tetapi, DPRD DKI Jakarta ketika itu masih dalam masa transisi dari periode 2014-2019 ke 2019-2024. Karenanya, tim dari Pemprov DKI harus menunggu hingga setelah pelantikan dan penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD DKI.

Saat ini, pembahasan APBD DKI Jakarta 2020 masih dalam tahap pembahasan KUA-PPAS di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Kendati mendesaknya waktu pembahasan, Pemprov DKI Jakarta masih optimistis penyelesaian APBD 2020 DKI Jakarta akan sesuai jadwal.

“Saya masih duduk, masih optimistis. Kalau tidak optimistis, saya sudah balik kantor. Gak akan pakai Pergub, kami bahas bersama-sama lebih baik daripada sendirian, kita tunggu saja. Semua asisten sudah standby dengan alasan-alasannya,” ucap Saefullah.

Editor : Ahmad Islamy Jamil