Syarat SIKM Dicabut, Pengusaha Bus Apresiasi

Ichsan Amin ยท Sabtu, 18 Juli 2020 - 09:55 WIB
Syarat SIKM Dicabut, Pengusaha Bus Apresiasi

Ilustrasi Terminal (Foto: Harian Jogja/Abdul Hamid Razak)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencabut syarat Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Masyarakat tidak perlu lagi mengurus SIKM jika akan keluar atau masuk ke DKI Jakarta.

Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, Kurnia Lesani Adnan mengatakan, dicabutnya SIKM diapresiasi kalangan pengusaha Perusahaan Otobus Indonesia. Menurut dia, langkah tersebut dinilai tepat, sebab pelaksanaan SIKM yang berjalan selama ini dominan tidak dipatuhi oleh warga masyarakat yang memanfaatkan bus.

“Yang ada bukan masyarakat patuh, namun memperbanyak pelanggaran. Barangkali karena tidak terpantau karena jumlah personel juga terbatas,” ucapnya dihubungi di Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Di sisi lain dengan penerapan aplikasi Corona Liklihood Metric atau CLM melalui kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan masyarakat bisa berempati dengan Covid-19.

“Ya saya kira ini positif. Sebab selama ini stigma masyarakat menggunakan transportasi angkutan umum, yang ada stigma takut, Sebab, awal-awal pelaksanaan kewajiban rapid saja masyarakat sudah takut, karena takut positif, termasuk takut liat jarum maka mendingan tidak usah naik transportasi umum,” ucap Kurnia yang juga Direktur PO Bis Siliwangi Antar Nusa (SAN).

Kebanyakan masyarakat, kata dia, masih takut untuk melihat hasil tes rapid. “Ini kalau kita bicara middle low ya, banyak yang ngak siap mental. Belum lagi isu waktu itu rapid tes tidak akurat jadi ini mengganggu psikologis,” ucapnya.

Dia berharap dengan penerapan CLM sebagai pengganti SIKM, diharapkan minat warga masyarakat untuk naik transportasi umum semakin tinggi seiring dengan kembalinya pergerakan roda aktivitas warga masyarakat.

“Tapi Kebijakan pencabutan SIKM ini ada satu hal yang masih kami tunggu. Yakni Isi Pergub 60 2020, yang masih menyatakan kapasitas 50%, sementara SE perhubungan darat sudah 70% kapasitas angkutan bis sudah diijinkan. Ini kita minta ditegaskanlah. Namun saya dengar Kadishub DKI sedang lakukan proses mengubah Pergub 60. Mudah-mudahan segera, jadi sudah singkron kapasitas angkutan di atas 50%,” katanya.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq