Wacana Hak Interpelasi DPRD, KPP: Biarkan Anies-Sandi Bekerja
JAKARTA, iNews.id - Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Pedagang Pasar (KPP) se-DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Rabu (31/1/2018). Mereka meminta legislatif untuk mengurungkan niat hak interpelasi yang digulirkan dewan.
Ketua Umum KPP Abdul Rosyid Arsyad mengatakan, hak interpelasi yang digulirkan DPRD, khususnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Anies-Sandi terlalu dini. Sebab, kepemimpinan Anies-Sandi baru mulai.
“Pak Anies dan Pak Sandi kan belum lama, seperti bayi baru lahir, jadi kita minta ini diselesaikan sampai masa jabatan berakhir,” kata Abdul, di depan gedung DPRD DKI, Rabu (31/1/2018).
Dia meminta DPRD bersama eksekutif saling bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat DKI, bukan sebaliknya dan saling serang. DPRD seharusnya mendukung kebijakan-kebijakan yang digulirkan pemprov.
“Memang fungsi dewan adalah pengawasan, tetapi biarkan saja direalisasi dulu kebijakannya, nanti biar masyarakat yang menilai,” ujar dia.