Wacana Hak Interpelasi DPRD, KPP: Biarkan Anies-Sandi Bekerja

Wildan Catra Mulia ยท Rabu, 31 Januari 2018 - 13:40 WIB
Wacana Hak Interpelasi DPRD, KPP: Biarkan Anies-Sandi Bekerja

Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Pedagang Pasar (KPP) se-DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih. (Foto: iNews.id/Wildan Catra)

JAKARTA, iNews.id - Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Pedagang Pasar (KPP) se-DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Rabu (31/1/2018). Mereka meminta legislatif untuk mengurungkan niat hak interpelasi yang digulirkan dewan.

Ketua Umum KPP Abdul Rosyid Arsyad mengatakan, hak interpelasi yang digulirkan DPRD, khususnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Anies-Sandi terlalu dini. Sebab, kepemimpinan Anies-Sandi baru mulai.

“Pak Anies dan Pak Sandi kan belum lama, seperti bayi baru lahir, jadi kita minta ini diselesaikan sampai masa jabatan berakhir,” kata Abdul, di depan gedung DPRD DKI, Rabu (31/1/2018).

Dia meminta DPRD bersama eksekutif saling bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat DKI, bukan sebaliknya dan saling serang. DPRD seharusnya mendukung kebijakan-kebijakan yang digulirkan pemprov.

“Memang fungsi dewan adalah pengawasan, tetapi biarkan saja direalisasi dulu kebijakannya, nanti biar masyarakat yang menilai,” ujar dia.

Dia menilai, upaya menggulirkan hak interpelasi terlalu cepat sangat sarat dengan kepentingan politik.

“Kalau kita lihat wacana di media arahnya ke pemakzulan. Ini  kita enggak suka. Berarti ada politik balas dendam, jagoannya kalah terus mau ngelengserin Anies-Sandi,” ucap dia.

Dalam aksi tersebut, aspirasi KPP disampaikan ke dewan. Beberapa orang perwakilan massa diterima fraksi yang menolak interpelasi, seperti Gerindra, PKS, dan Hanura.

“Di sini tadi anggota yang hadir dari Hanura, PKS, dan parpol yang menolak interpelasi. Kita mintanya Nasdem dan PDIP datang, tetapi enggak datang,” kata Abdul.

Diketahui hak interpelasi merupakan hak yang dimiliki dewan untuk meminta keterangan kepada eksekutif terkait kebijakan yang dikeluarkan. Sebelumnya, interpelasi digulirkan Fraksi PDIP DPRD DKI usai 100 hari kerja kepemimpinan Anies-Sandi.

Editor : Khoiril Tri Hatnanto