3 Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden, Polri: Murni Oknum, Bukan Kebijakan Institusi

Komjen Asep Edi juga memastikan seluruh pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Baca Juga

Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Cs Dikenakan Pasal Berlapis

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, penyidik menerapkan sejumlah pasal pidana terhadap ketiga tersangka. Dia memastikan tidak ada pasal makar yang disangkakan dalam perkara tersebut.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur larangan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum.

Baca Juga

Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Ditahan di Rutan Mabes Polri

"Yang berbunyi, secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut adalah selama 10 tahun," katanya.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun.