30 Persen Alat Rekam E-KTP Rusak Jelang Pilkada 2020

Antara ยท Rabu, 03 Juli 2019 - 23:02 WIB
30 Persen Alat Rekam E-KTP Rusak Jelang Pilkada 2020

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar pada 23 September 2020 secara serentak di 270 daerah. Pilkada serentak itu terdiri dari sembilan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati serta 37 pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Namun, jelang pesta demokrasi lokal itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan sebanyak 25-30 persen alat perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) rusak. Alat tersebut tersebar di 6.000 lebih kecamatan di Indonesia.

"Alat itu hasil pembelian Kemendagri pada kurun 2010 dan sudah banyak yang rusak," kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Alat tersebut, menurut dia, saat ini sudah tidak bisa dipakai lagi untuk memproses pembuatan e-KTP. Sehingga perlu dilakukan penggantian dengan yang baru dalam rangka mendukung Pilkada serentak 2020. Alat yang mengalami kerusakan itu terdiri atas komponen kamera, retina, tanda tangan digital, dan printer.

Usia pemakaian yang relatif lama, Zudan mengungkapkan, merupakan faktor utama kerusakan alat tersebut. Komponen elektronik memiliki masa pakai yang ditentukan berdasarkan tingkat pemakaian, suhu hingga voltase listrik.

Meski tingkat perekaman e-KTP di Indonesia menjelang Pilkada serentak 2020 diklaim mencapai 99 persen rampung, namun pihaknya merasa perlu disediakan alat perekam tersebut demi optimalnya Pilkada.

Untuk itu Kemendagri mendorong pemerintah daerah di Indonesia untuk membeli alat perekaman e-KTP menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Kita dorong Pemda beli pakai APBD. Kita sudah perintahkan melalui Permendagri Pedoman Penyusunan APBD 2020 agar daerah anggarkan pada 2019 untuk belanja 2020," kata Zudan.

Dia mengingatkan, spesifikasi alat perekam yang akan dibelanjakan Pemda harus sama agar cocok dengan standar yang ditetapkan pemerintah. "Tapi masih banyak daerah yang belum beli, sehingga kekurangan alat. Masih banyak yang belum menganggarkan alat KTP=el melalui APBD sampai saat ini," ujar Zudan.

Editor : Djibril Muhammad