Airlangga Pastikan Aturan UMP 2026 Sudah Diteken, Kapan Diumumkan?

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan aturan terkait upah minimum provinsi (UMP) 2026 telah selesai dibahas. Aturan itu bahkan telah ditandatangani.

Meski pun belum menyebutkan kapan UMP 2026 akan diumumkan, Airlangga memastikan dasar hukum untuk formula penghitungan baru sudah rampung.

Baca Juga

Sebelum Serang Iran, AS Perkuat Pertahanan Udara di 5 Negara Sekutunya

“Regulasi (UMP) sudah diparaf,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan skema penghitungan UMP tidak lagi menggunakan satu angka persentase tunggal seperti tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini diusulkan untuk mengatasi masalah disparitas upah antardaerah. 

Baca Juga

Respons Pramono soal Buruh Demo Tuntut UMP Jakarta 2026 Rp6 Juta

Usulan penggunaan rentang angka (range) sebagai panduan penetapan UMP ini sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto.

"Ya itu sudah saya sampaikan. Yang pertama, jadi memang satu angka itu tidak menyelesaikan masalah disparitas, makanya kita mengusulkan range (rentang) dan itu beliau (presiden) setujulah. Tapi range-nya berapa nanti kita update ya," kata Yassierli.

Baca Juga

Massa Buruh Demo Tuntut UMP DKI 2026 Rp6 Juta, Ini Respons Pemprov Jakarta

Dia menjelaskan pemerintah pusat hanya akan membuat panduan penghitungan mengenai rentang kenaikan upah. Selanjutnya, penentuan angka akhir dalam rentang tersebut akan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga

DEN soal UMP 2026: Tak Setinggi Harapan Buruh, Tidak Juga Serendah Keinginan Pengusaha

Kepala daerah, dalam penetapan upah, harus mempertimbangkan faktor-faktor penting, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Daerah.

Editor: Rizky Agustian