Aktivis Demokrasi Audiensi soal Revisi UU Politik dengan PKS, Ada Apa?

Ahmad Islamy Jamil ยท Sabtu, 08 Februari 2020 - 18:06 WIB
Aktivis Demokrasi Audiensi soal Revisi UU Politik dengan PKS, Ada Apa?

PKS menerima kehadiran sejumlah organisasi nonpemerintah (NGO) dalam negeri yang ingin melakukan audiensi paket UU politik di kantor DPP PKS, Jakarta, akhir pekan ini. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima kehadiran sejumlah organisasi nonpemerintah (NGO) dalam negeri yang ingin melakukan audiensi di kantor DPP PKS, Jakarta. Tujuan pertemuan bertajuk Advokasi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Reformasi Partai Politik di Indonesia itu untuk membantu parpol menata kembali paket undang-undang politik.

“Ke semua partai politik. Hanya saja PKS hari ini mau diskusi lebih panjang maka kami pakai waktu untuk mendiskusikan. Nanti kita lihat PKS akan ke arah mana,” kata Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, di DPP PKS Jakarta, akhir pekan ini.

“Mudah-mudahan menjadi role model tadi. PKS kan memiliki laporan keuangan yang terbuka ya, mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Ini bukan untuk PKS saja tapi juga untuk seluruh partai, siapa yang mau menerima gagasan yang sama,” ucapnya.

Dia menuturkan, salah satu yang masuk dalam daftar prioritas yang harus direvisi adalah paket UU Pemilu, UU Partai Politik, dan sejumlah UU politik lainnya. Tujuannya, kata Feri, agar UU bisa menjadi regulasi yang lebih fair (adil) bagi tiap partai politik dalam berkompetisi. Salah satu permasalahan klasik yang sering terjadi seperti perdebatan sistem pemilu proposional terbuka atau tertutup.

“Hal lain yang penting sebenarnya proses penentuan dapil jika masih dikuasai DPR, itu jadi tidak fair. Tapi dapil daerah itu boleh KPU, padahal penggambaran dapil selalu ada permainan curang,” ujar dia.

“Harapan kami ini hanya pertemuan awal, kedepan bisa adakan lagi pertemuan untuk memperdalam. Urusan kaderisasi dan iuran partai PKS jauh lebih baik meninggalkan partai-partai lain,” ungkapnya.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Muttaqin Pratama mengungkapkan, temuan pemilu serentak di provinsi besar ternyata tidak maksimal. Temuan itu didapat lembaganya saat melakukan fokus riset di Lampung dan Jawa Barat.

“Kami melakukan di Lampung karena Lampung sudah pernah melakukan Pemilu serentak. Nah kemudian Jawa Barat kami pilih karena memang jumlah pemilihnya paling banyak. Ternyata memang dari hasil riset kami, tujuan dari Pemilu serentak ini tidak tercapai di provinsi ini,” ucap Heroik.

Dia menuturkan, di satu sisi, kehadiran pemilu presiden memang mampu meningkatkan angka partisispasi pemilih yang datang ke TPS. Akan tetapi, di sisi lain ternyata juga ada konsekuensi bawaan. “Konsekuensi bawaan ini adalah pemilih tidak terlalu konsen dengan Pemilu legislatif,” ujarnya.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera yang turut hadir dalam audiensi itu mengatakan, fenomena tersebut memang menyedihkan dan menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa untuk berkontribusi memastikan agar tidak ada lagi kasus suara tidak sah.

“Ini tanggung jawab kita sebagai salah satu yang ikut berkontribusi untuk memastikan suara. Partisispasi warga negara itu mahal,” tuturnya.

“Formatnya masih dikaji. Kemarin itu seluruh isu istilahnya tanggung jawab pilpres saja, isu lokal nggak ada. Padahal banyak sekali isu lokal kita. Kita sepakat ini pertemuan awal, kesananya kita perlu kajian dan kebertahapan,” ucap Mardani.

Editor : Ahmad Islamy Jamil