Alasan PKS Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Khawatir Potensi KKN

Baca Juga

Gubernur Jakarta Bakal Dipilih Langsung Presiden, Heru Budi: Waduh Nggak Tahu

"PKS sejak awal menolak Undang-Undang IKN, sejak awal konsisten agar ibu kota tetap di Jakarta dan gubernur serta wakilnya harus dipilih oleh rakyat. Bukan ditunjuk Presiden," ucap Iqbal.

Draf RUU DKJ yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna mengundang respons negatif publik. Pasalnya, salah satu pasal berbunyi menghilangkan Pilkada langsung.

Baca Juga

Masinton PDIP Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk hingga Diberhentikan Presiden

Adapun klausul itu tertera dalam Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ. Klausul itu berbunyi Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

Editor: Rizky Agustian