AS Soroti HAM Indonesia, Mahfud MD Beberkan Perlindungan Warga Adat di Forum PBB

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meluncurkan National Human Rights Action Plan (Ranham) untuk tahun 2021 hingga 2025. Salah satunya mengatur hukum adat.

Mahfud menyampaikan dalam pidatonya di ‘The 50th Session of the Human Rights Council’ di Jenewa, Swiss, Senin 13 Juni 2022.

Baca Juga

Skandal Penipuan Terkuak, AS Bekukan Pendanaan Penitipan Anak untuk Semua Negara Bagian

Mahfud mengatakan, pasca pademi Covid-19 Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) perlu memastikan yang setara di masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan Mahfud meluncurkan Ranham sebagai upaya melindungi hak masyarakat termasuk kaum adat. 

“Rencana aksi ini berfokus pada pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi empat kelompok target utama yaitu perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan masyarakat adat,” ujar Mahfud dalam keterangannya, Senin (13/6/2022). 

Baca Juga

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ketua DPR Dorong Cuti Ibu Hamil jadi 6 Bulan

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, Indonesia saat ini sedang mengupayakan 100 persen populasi agar mendapatkan jaminan kesehatan. Namun, ditambah dengan berbagai program untuk menurunkan angka kemiskinan dengan mencanangkan untuk menghapuskan extreme poverty pada 2024.